Inggris: Pemilu Suriah Tak Sesuai Resolusi PBB
Rabu, 13 April 2016 - 21:07 WIB
Inggris: Pemilu Suriah Tak Sesuai Resolusi PBB
A
A
A
LONDON - Inggris mengecam pelaksanaan pemilu parlemen di Suriah. Inggris menyatakan, penyelenggaraan pemilu di negara yang tengah berkecamuk perang itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Dalam pernyataannya, Inggris mengatakan, pemilihan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tidak sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB menyerukan penyelenggaraan pemilu di Suriah dilakukan 18 bulan setelah proses transisi.
"Pemilu parlemen di Suriah tidak bisa membeli kembali legitimasi dengan kerusakan moral demokrasi yang tipis," bunyi pernyataan pemerintah Inggris, seperti dikutip dari laman ABC News, Rabu (13/4/2016).
Inggris mencatat bahwa ratusan ribu orang tinggal di desa dan kota yang terkepung dan jutaan orang telah meninggalkan rumah mereka, banyak yang melarikan diri ke pengasingan, dan dengan demikian tidak bisa memilih.
Inggris juga mendesak pendukung rezim Assad, terutama Rusia, untuk menekan pemerintah Suriah agar terlibat dalam diskusi tentang transisi politik dalam pembicaraan damai yang disponsori PBB di Jenewa pada Rabu mendatang.
Dalam pernyataannya, Inggris mengatakan, pemilihan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Bashar al-Assad tidak sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB menyerukan penyelenggaraan pemilu di Suriah dilakukan 18 bulan setelah proses transisi.
"Pemilu parlemen di Suriah tidak bisa membeli kembali legitimasi dengan kerusakan moral demokrasi yang tipis," bunyi pernyataan pemerintah Inggris, seperti dikutip dari laman ABC News, Rabu (13/4/2016).
Inggris mencatat bahwa ratusan ribu orang tinggal di desa dan kota yang terkepung dan jutaan orang telah meninggalkan rumah mereka, banyak yang melarikan diri ke pengasingan, dan dengan demikian tidak bisa memilih.
Inggris juga mendesak pendukung rezim Assad, terutama Rusia, untuk menekan pemerintah Suriah agar terlibat dalam diskusi tentang transisi politik dalam pembicaraan damai yang disponsori PBB di Jenewa pada Rabu mendatang.
(ian)
