Libya Umumkan Pemerintahan Persatuan

BENGHAZI - Setelah melalui proses negosiasi yang ditengahi oleh PBB, faksi-faksi yang bertikai di Libya mengumumkan pemerintahan persatuan. Pemerintahan ini bertujuan untuk menghentikan kekacauan yang melanda negara itu sejak 2011.

Seperti dikutip dari laman The Washington Post, Selasa (19/1/2016), sebuah pernyataan yang diterima oleh Associated Press menyatakan, Dewan Presiden Persatuan telah menyetujui 32 anggota kabinet dengan anggota yang diambil dari seluruh negeri.

Dewan Presiden Persatuan Libya sendiri mencakup perwakilan dari dua pemerintahan yang selama ini bersaing, serta sejumlah delegasi dari faksi-faksi lain. Perjanjian perdamaian ini merupakan bagian dari proses yang didukung oleh PBB. Awalnya, perjanjian perdamaian ini sempat mendapat penolakan dari kedua faksi utama yang bertikai di Libya.

Meski telah membentuk pemerintah persatuan, belum diketahui dimana pemerintah baru ini akan dijalankan. Saat ini, Dewan Presiden Persatuan tengah melakukan pertemuan di negara tetatngga, Tunisia.

Libya terjerembab dalam kekacauan pasca runtuhnya rezim Muammar Gaddafi pada 2011 silam. Sejak saat itu pemerintahan Libya terbelah dua, satu pemerintahan berbasis di Tripoli dan satu pemerintahan lain memilih Tobruk sebagai pusat pemerintahan.