Inggris Pertahankan Hak Kebebasan Navigasi di LCS
Jum'at, 08 Januari 2016 - 19:18 WIB
Inggris Pertahankan Hak Kebebasan Navigasi di LCS
A
A
A
MANILA - Menteri Luar Negeri Inggris, Philip Hammond mengatakan, setiap upaya untuk membatasi ruang udara dan laut di Laut China Selatan (LCS) akan dilihat sebagai "garis merah" atau menentang kebijakan dunia internasional.
"Kebebasan navigasi dan penerbangan adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Mereka sama saja menantang kami," kata Hammond dalam konferensi pers di Filipina bersama dengan koleganya Menlu Filipina, Albert del Rosario seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (8/1/2016).
Meski begitu, Hammond tidak memberikan penjelasan tindakan apa yang akan diambil jika "garis merah" itu disilangkan, selain hanya mengatakan bahwa Inggris akan terus mempertahankan hak mereka untuk berlayar.
Sedangkan Menlu Filipina, Del Rosario mengaku khawatir dengan uji coba penerbangan yang dilakukan oleh China. Menurutnya, China telah meletakkan dasar untuk mendeklarasikan Identifikasi Zona Pertahanan Udara (Adiz). Hal ini mirip dengan yang dilakukan negara itu di Laut China Timur dimana Jepang menjadi gusar karenanya.
"Jika ini tidak ditentang, China akan mengambil posisi menerapkan Adiz dan apakah hal ini dilakukan dengan dasar de facto atau kan secara resmi, ini akan dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima oleh kami," tegas Del Rosario.
"Kebebasan navigasi dan penerbangan adalah hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Mereka sama saja menantang kami," kata Hammond dalam konferensi pers di Filipina bersama dengan koleganya Menlu Filipina, Albert del Rosario seperti dikutip dari Channel News Asia, Jumat (8/1/2016).
Meski begitu, Hammond tidak memberikan penjelasan tindakan apa yang akan diambil jika "garis merah" itu disilangkan, selain hanya mengatakan bahwa Inggris akan terus mempertahankan hak mereka untuk berlayar.
Sedangkan Menlu Filipina, Del Rosario mengaku khawatir dengan uji coba penerbangan yang dilakukan oleh China. Menurutnya, China telah meletakkan dasar untuk mendeklarasikan Identifikasi Zona Pertahanan Udara (Adiz). Hal ini mirip dengan yang dilakukan negara itu di Laut China Timur dimana Jepang menjadi gusar karenanya.
"Jika ini tidak ditentang, China akan mengambil posisi menerapkan Adiz dan apakah hal ini dilakukan dengan dasar de facto atau kan secara resmi, ini akan dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima oleh kami," tegas Del Rosario.
(ian)
