Korut Tolak Resolusi Pelanggaran HAM PBB

PYONGYANG - Korea Utara menolak resolusi PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia dan menilainya sebagai produk dari kebijakan bermusuhan dari Amerika Serikat yang berusaha menggulingkan rezim sosialis.

"Kami menolak resolusi hak asasi manusia, sebuah ekspresi yang hidup dari kebijakan bermusuhan AS terhadap DPRK (Korut) dan sebuah contoh yang khas dari politisasi hak asasi manusia dan standar ganda, karena dokumen provokatif ini mempunyai motif politik yang sangat serius," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip dari IBN Live, Minggu (22/11/2015).

Menurut jubir Kemlu Korut, kekacauan yang sedang berlangsung dan pertumpahan darah di Timur Tengah datang dari negara yang gagal menangkis gangguan luar yang dibuat dengan dalil hak asasi manusia dan demokrasi.

"Sekarang PBB sedang disalahgunakan sebagai teater untuk melemparkan fitnah terhadap Korut, di bawah manipulasi AS dan Barat. Korut akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Sebelumnya, sebuah Komite Umum PBB yang didukung oleh suara mayoritas mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis, dan meluas yang dilakukan Korut.

Dewan Keamanan PBB sendiri dalam dua tahun terakhir telah mencoba membawa Pyongyang ke Pengadilan Pidana Internasional untuk kejahatan kemanusiaan. Namun, usaha ini kerap berakhir dengan kegagalan setelah China memveto upaya itu.