Menlu AS: Embargo Senjata Terhadap Iran Tetap Berlaku

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry menyatakan, embargo senjata terhadap Iran masih berlaku, meski telah terjadi kesepakatan terkait program nuklir yang dilakukan negara tersebut. Menurut Kerry, embargo senjata dan kesepakatan nuklir internasional adalah dua hal yang berbeda.

"Embargo senjata tidak terikat dengan kesepakatan nuklir internasional. Ini adalah bagian terpisah dari kesepakatan itu. Mereka tidak bisa menggunakan kesepakatan ini untuk membatalkan embargo tersebut," terang Kerry seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/8/2015).

Karenanya, Kerry menegaskan Iran akan tetap dikenakan sanksi bila kedapatan melanggar embargo senjata yang telah dijatuhkan oleh PBB sebelumnya. Saat ini, sedang terjadi restrukturisasi untuk menggantikan tim Panel PBB yang telah mengawasi Iran agar menjalankan sanksi yang telah dijatuhkan. Berdasarkan kesepakan nuklir internasional, panel nuklir baru akan dihapuskan dalam beberapa bulan mendatang.

Sebelumnya, sanksi embargo senjata yang dijatuhkan PBB dan sanksi kepimilikan rudal dan misil balistik menjadi poin krusial dalam pembahasan kesepakatan nuklir internasional. Dibutuhkan perundingan marathon antara Iran dengan enam negara besar untuk mendapatkan konklusi terkait masalah tersebut.

Iran, yang didukung oleh Rusia dan China, menginginkan larangan itu dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir yang ditandatangan pada 14 Juli lalu tersebut. Namun keinginan itu ditolak, sehingga Iran akan tetap diembargo sampai lima tahun ke depan dan pembatasan kepemilikan rudal sampai delapan tahun ke depan.

Berdasarkan perjanjian nuklir internasional, embargo terhadap Iran tidak berlaku jika Iran dapat menepati janji dalam menjalankan program nuklirnya. Apabila gagal, maka semua sanksi yang telah dijatuhkan oleh PBB akan kembali berlaku secara otomatis.

Namun hingga saat ini, belum diketahui dengan jelas tindakan seperti apa yang bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap embargo senjata dan kepemilikan rudal tersebut. Kendati begitu, Kerry meyakinkan, AS dan sekutunya akan mudah mengetahui jika Negeri Mullah itu telah melanggar ksepakatan.

"Ada resolusi PBB yang melarang Iran untuk mengirimkan senjata ke Hizbullah. Selain itu juga ada resolusi yang melarang Iran untuk melakukan pengiriman senjata ke milisi Syiah di Irak," katanya. Iran juga dilarang untuk menjual senjatanya ke kelompok Houthi di Yaman, Korea Utara, dan sejumlah negara yang potensial menerima persenjataan dari mereka.

Iran selama ini kerap melanggar sejumlah embargo yang dijatuhkan oleh PBB dan sanksi yang dijatuhkan oleh PBB. Sejak tahun 2010, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan telah didokumentasikan oleh tim panel PBB.

Kerry mengatakan, mekanisme monitor PBB yang baru akan digunakan untuk menggantikan tim Panel PBB sebelumnya. AS dan negara sekutunya bisa memantau langsung tindak tanduk Iran. "Kami tidak akan tergantung dengan PBB untuk melakukan itu dan saya pikir Israel dan negara lain akan lebih bahagia, namun tidak bagi kami," kata Kerry.

"Kami akan bergantung pada komunitas intelijen kami sendiri dan militer kami sendiri, informasi kami sendiri, kami akan bekerjasama dengan Israel dan juga dengan negara lainny," sambungnya.

Sebelumnya, negosiator senior nuklir Iran, Abbas Araqchi menyatakan pihaknya tidak berniat untuk mematuhi embargo senjata yang telah dijatuhkan. "Setiap kali pengiriman senjata itu diperlukan oleh sekutu kami di kawasan ini, kami akan akan melakukannya," ujarnya.