Kisruh, AS Sebut Pemilu Burundi Sangat Cacat
Sabtu, 25 Juli 2015 - 15:14 WIB
Kisruh, AS Sebut Pemilu Burundi Sangat Cacat
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti kekisruhan Pemilu yang berlangsung di Burundi pada pekan ini. Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, menyebut Pemilu Burundi sangat cacat.
John Kerry mendesa Presiden Pierre Nkurunziza yang mengklaim memenangkan Pemilu untuk berdialog dengan kubu oposisi yang memboikot Pemilu.
Oposisi menuduh kubu Nkurunziza melanggar konstitusi selama lima tahun memimpin pemerintahan sehingga seharunya tidak bisa ikut Pemilu. Sedangkan Komisi Pemilu Burundi menyatakan bahwa berdasarkan putusan pengadilan, Nkurunziza bisa ikut Pemilu dan kini telah meraih 73 persen suara.
Presiden Nkurunziza tampil lagi dalam Pemilu terbaru di Burundi sejak negara itu dilanda perang saudara. Puluhan orang tewas dalam protes dan aksi kekerasan dalam beberapa pekan terakhir. Sedangkan 170 ribu orang telah melarikan diri ke kamp-kamp di negara-negara tetangga Burundi.
”Sangat penting bahwa Pemerintah Burundi untuk terlibat dalam dialog serius dengan kubu oposisi dan pemimpin masyarakat sipil untuk mencapai konsensus dalam perjalanan ke depan,” kata Kerry dalam sebuah pernyataan yang diansir Reuters, Sabtu (25/7/2015). ”Pemilu itu ’sangat cacat’,” lanjut pernyataan Kerry yang menyerukan Pemilu ulang.
Sementara itu, partai berkuasa di Burundi, CNDD-FDD, mengecam balik kritik AS. Ketua Partai, Pascal Nyabenda, menilai pernyataan pejabat AS tersebut “negatif”.”Yang menyiratkan bahwa orang-orang Burundi tidak bisa memerintah sendiri,” ujarnya.
John Kerry mendesa Presiden Pierre Nkurunziza yang mengklaim memenangkan Pemilu untuk berdialog dengan kubu oposisi yang memboikot Pemilu.
Oposisi menuduh kubu Nkurunziza melanggar konstitusi selama lima tahun memimpin pemerintahan sehingga seharunya tidak bisa ikut Pemilu. Sedangkan Komisi Pemilu Burundi menyatakan bahwa berdasarkan putusan pengadilan, Nkurunziza bisa ikut Pemilu dan kini telah meraih 73 persen suara.
Presiden Nkurunziza tampil lagi dalam Pemilu terbaru di Burundi sejak negara itu dilanda perang saudara. Puluhan orang tewas dalam protes dan aksi kekerasan dalam beberapa pekan terakhir. Sedangkan 170 ribu orang telah melarikan diri ke kamp-kamp di negara-negara tetangga Burundi.
”Sangat penting bahwa Pemerintah Burundi untuk terlibat dalam dialog serius dengan kubu oposisi dan pemimpin masyarakat sipil untuk mencapai konsensus dalam perjalanan ke depan,” kata Kerry dalam sebuah pernyataan yang diansir Reuters, Sabtu (25/7/2015). ”Pemilu itu ’sangat cacat’,” lanjut pernyataan Kerry yang menyerukan Pemilu ulang.
Sementara itu, partai berkuasa di Burundi, CNDD-FDD, mengecam balik kritik AS. Ketua Partai, Pascal Nyabenda, menilai pernyataan pejabat AS tersebut “negatif”.”Yang menyiratkan bahwa orang-orang Burundi tidak bisa memerintah sendiri,” ujarnya.
(mas)
