Usik Papua Barat, Australia Dianggap Berisiko Hina Indonesia

CANBERRA - Pemerintah Australia telah mempertaruhkan diri dalam risiko yang menghina Indonesia, setelah menyinggung persoalan di Papua Barat. Hal itu terkait dua wartawan Prancis yang ditahan di Papua Barat karena dituduh bekerja untuk separatis.

Kelompok senat pada Rabu mendapat dukungan eksplisit dari Kantor Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, yang mengusik kebebasan pers di Papua Barat yang mereka sebut telah dibatasi ketat oleh pemerintah Indonesia.

Kelompok senat itu merasa prihatin dengan dua wartawan Prancis yang ditahan atas tuduhan menjadi meta-mata untuk separatis. Kelompok senat tersebut menyerukan pembebasan dua wartawan Prancis tersebut.

Media Australia, Sidney Morning Herald, pada Kamis (2/10/2014), menulis, bahwa dukungan pemerintah Australia pada kelompok senat itu tidak biasa dan sensitive dengan urusan luar negeri. Dukungan itu dianggap tidak tepat, karena subjek yang disinggung adalah Papua Barat, wilayah resmi Indonesia.

Senator Partai Hijau Richard Di Natale, yang mengaku telah kontak dengan pihak kantor Julie Bishop, bahwa pemerintah Australia akan mendukung gerakan yang dilakukan senat itu.

”Ini jelas telah dipertimbangkan secara rinci oleh kantor menteri luar negeri, dan saya benar-benar didorong untuk menerima komunikasi dari mereka,” kata Senator Di Natale kepada Fairfax Media.

”Ini dalam konteks bahwa saya hanya bisa menafsirkan dukungan ini sebagai isyarat bahwa pemerintah secara aktif mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada pemerintah Indonesia,” katanya lagi.

Menurutnya, ada pergeseran sangat disengaja dalam kebijakan pemerintah Perdana Menteri Tony Abbott.”Tampaknya pergeseran yang sangat disengaja,” ujarnya.

Masalah Papua Barat pernah menjadi masalah yang memicu ketegangan antara Indonesia dan Australia. Pada tahun 2006, pemerintah Australia yang dipimpin John Howard menerima 42 pengungsi asal Papua Barat. Akibatnya, Indonesia menarik duta besarnya selama beberapa bulan.