Suap Penyelundup, Australia Cari Gara-gara Lagi dengan Indonesia

JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, Australia “membuat gara-gara” dengan Indonesia. Polisi Rote, Indonesia berhasil mengungkap praktik suap yang dilakukan para pejabat Australia kepada para penyelundup manusia dengan tujuan agar “membuang” para pencari suaka ke wilayah Indonesia.

Praktik kotor pejabat Australia itu terungkap, ketika sebuah kapal pembawa 65 “manusia perahu” asal Bangladesh, Sri Lanka dan Myanmar, hendak menuju ke Selandia Baru. Tapi, kapal itu dicegat oleh Angkatan Laut dan pejabat Bea Cukai Australia pada akhir Mei 2015. Kapal itu lantas “didepak” ke Pulau Rote, Indonesia dan ditangkap polisi Rote. (Baca: Suap Penyelundup, Babak Baru Panasnya Hubungan RI-Australia)

Ketika seorang kepala polisi Indonesia di Pulau Rote bernama Hidayat menginterogasi enam awak kapal pencari suaka itu, terungkap bahwa mereka disuap masing-masing US$5 ribu oleh pejabat Australia.

Kapten kapal yang juga dibayar pejabat Australia diketahui bernama Yohanes. Dia mengaku telah diberi uang oleh petugas bea cukai Australia yang biasa dipanggil Agus. Pejabat itu fasih berbicara dalam bahasa Indonesia. Para awak kapal lainnya juga menguatkan pengakuan Yohanes.

”Saya melihat uang, US$5 ribu dalam bentuk uang kertas pecahan US$100,” kata Hidayat. “Para kru kapal mendapat uang totalnya US$30 ribu, yang dibungkus dalam enam kantong plastik hitam,” katanya lagi.

Memanas Lagi

Laporan suap itu telah memicu “perang pernyataan diplomatik” antara Pemerintah Indonesia dan Australia. Laporan suap itu juga menjadi babak baru “panas”-nya hubungan Indonesia dan Australia yang sejatinya mulai membaik usai eksekusi gembong narkoba dua Bali Nine.

Indonesia telah menuntut Australia untuk menjelaskan laporan suap yang dilakukan pejabat negara itu. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, langsung bertanya kepada Duta Besar Australia, Paul Grigson ketika laporan itu muncul. (Baca: Australia Suap Penyelundup Manusia, RI Tuntut Penjelasan)

”Dalam beberapa hari terakhir, kita melakukan pembicaraan yang sangat intens, komunikasi yang intens dengan pihak kepolisian, dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, termasuk investigasi yang mereka lakukan sejauh ini," kata Menlu Retno.

"Dan berdasarkan hasil investigasi, berdasarkan informasi yang polisi terima, mereka (kapten dan kru kapal) mengakui mendapatkan (uang suap) US$5 ribu,” lanjut Retno. “Jadi, saya memeriksa hal ini kepada Dubes Autsralia, saya baru bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi, katakanlah apakah itu? Dan dia berjanji untuk membawa pertanyaan saya, rasa ingin tahu saya ke Canbera, dan dia berjanji untuk membawa agenda tersebut.”

Abbott Berkelit Lagi

Tapi, Pemerintah Australia membuat kecewa. Perdana Menteri (PM) Tony Abbott menolak tuntutan Indonesia untuk menjelaskan laporan suap itu. Abbott tidak membenarkan dan tidak pula membantah laporan suap itu. (Baca: Abbott Tak Sudi Merespons RI soal Suap Penyelundup Manusia)

”Ada satu hal yang ingin saya katakan di sini dan itu adalah bahwa kita telah menghentikan perahu (pencari suaka),” kata Abbott. ”Itu bagus untuk Australia, itu baik untuk Indonesia dan itu sangat baik untuk semua orang yang ingin melihat dunia yang lebih baik,” katanya lagi, yang mengelak untuk menjelaskan soal skandal suap itu.

Sikap PM Abbott ini sama persis ketika Presiden Indonesia sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuntut penjelasan ketika intelijen Australia menyadap teleponnya pada 2009. SBY bahkan waktu itu menuntut agar Abbott meminta maaf. Tapi, alih-alih minta maaf, Abbott justru menolak mengkonfirmasi praktik teliksandi Australia itu.

Kasus suap ini bukan hal biasa. Sebab, praktik kotor ini sudah terjadi selama empat tahun terakhir. Di Australia sendiri, kubu oposisi mendukung Indonesia agar PM Abbott apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu politisi oposisi yang juga senator Australia, Glenn Lazarus, mengatakan, PM Abbott harus mengundurkan diri jika laporan suap itu benar.

Juru bicara oposisi dari Partai Buruh, Richard Marles, juga menyerukan penyelidikan atas laporan suap tersebut. ”Jika ini terjadi, ada pertanyaan serius tentang dasar hukum atas hal itu,” kata Marles, seperti dikutip Reuters.

Penjagaan Perbatasan Lemah

Tak hanya PM Abbott, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop pun juga bersikap serupa. Bishop justru menyalahkan Indonesia dalam masalah ini. Kata dia, militer Indonesia tidak bisa mengamankan wilayah perbatasannya dari aksi para penyelundup manusia.

”Cara terbaik untuk Indonesia adalah untuk menyelesaikan masalah itu dengan melakukan Operation Sovereign Borders untuk menegakkan kedaulatan atas perbatasannya,” ujar Bishop. (Baca juga: Pejabat Australia yang Nyuap, RI yang Disalahkan)

”Operation Sovereign Borders diperlukan karena kapal Indonesia dengan kru Indonesia meninggalkan wilayah Indonesia, dengan maksud untuk melanggar kedaulatan kami, memfasilitasi para sindikat penyelundup manusia secara ilegal,” ujar Bishop yang menyalahkan Indonesia atas masuknya para penyelundup manusia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nassir, memahami kritik balik Menlu Bishop. Menurutnya, bisa dipahami jika tugas menjaga perbatasan Indonesia yang sangat luas bukanlah hal gampang. Tapi, Indonesia menilai Australia sudah mengalihkan isu. Yakni isu suap dialihkan ke masalah penjagaan perbatasan.