80 Ribu Warga Israel Demo di Tel Aviv, Protes Pemerintahan Netanyahu
loading...
Pulugan ribu warga Israel turun ke jalan memprotes kebijakan pemerintahan PM Benjamin Netanyahu. FOTO/Reuters
A
A
A
TEL AVIV - Puluhan ribu warga Israel berkumpul di pusat kota Tel Aviv, Sabtu (14/1/2023) malam. Mereka menggelar aksi demonstrasi, memprotess rencana pemerintahan baru Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem hukum dan melemahkan Mahkamah Agung.
Protes tersebut menghadirkan tantangan awal bagi Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional ultranasionalisnya, Itamar Ben-Gvir, yang telah memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan keras jika pengunjuk rasa memblokir jalan atau mengibarkan bendera Palestina.
Seperti dilaporkan AP, polisi mengatakan kerumunan di Alun-alun Habima Tel Aviv telah membengkak menjadi 80.000 orang pada pukul 9 malam, meskipun cuaca dingin dan hujan. Para pengunjuk rasa, banyak yang ditutupi oleh payung, memegang bendera dan tanda Israel bertuliskan "Pemerintah Kriminal," "Akhir dari Demokrasi" dan slogan-slogan lainnya.
Di antara para pengunjuk rasa terdapat beberapa politisi oposisi termasuk Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz. Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi, telah menjadikan perombakan sistem hukum negara sebagai inti dari agendanya.
Menjabat selama lebih dari dua minggu, pemerintahan Netanyahu telah meluncurkan proposal untuk melemahkan Mahkamah Agung dengan memberi parlemen kekuatan untuk membatalkan keputusan pengadilan dengan suara mayoritas sederhana. Ia juga ingin memberi parlemen kendali atas penunjukan hakim dan mengurangi independensi penasihat hukum.
Menteri Kehakiman Netanyahu mengatakan, hakim yang tidak terpilih memiliki terlalu banyak kekuasaan. Tapi penentang rencana tersebut mengatakan perubahan yang diusulkan akan merusak demokrasi Israel. Para pemimpin oposisi Israel, mantan jaksa agung dan presiden Mahkamah Agung Israel semuanya menentang rencana tersebut.
Perubahan hukum dapat membantu Netanyahu, yang diadili karena korupsi, menghindari hukuman, atau bahkan membuat persidangannya hilang sama sekali. Sejak didakwa pada 2019, Netanyahu mengatakan sistem peradilan bias terhadapnya.
Seorang pengunjuk rasa, Michael (24), yang tidak mau mengungkapkan nama belakangnya, termasuk di antara mereka yang berpartisipasi di Yerusalem Barat. Dia mengatakan kepada Anadolu Agency, bahwa pemerintahan Netanyahu “berusaha menghancurkan otoritas Mahkamah Agung” dengan peraturan peradilan yang baru.
Dia menggambarkan reformasi yang coba dilakukan pemerintah sebagai “benar-benar tidak masuk akal”. Dia menambahkan bahwa demokrasi membutuhkan “hakim dan anggota Mahkamah Agung yang akan membela hak setiap orang”.
Pengunjuk rasa lainnya, Sharon (25), mengatakan Pengadilan Tinggi seharusnya tidak “di tangan pemerintah koalisi dan harus tetap tidak memihak”. “Pengadilan tidak boleh terdiri dari orang-orang dengan prasangka,” ujarnya.
Protes tersebut menghadirkan tantangan awal bagi Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional ultranasionalisnya, Itamar Ben-Gvir, yang telah memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan keras jika pengunjuk rasa memblokir jalan atau mengibarkan bendera Palestina.
Seperti dilaporkan AP, polisi mengatakan kerumunan di Alun-alun Habima Tel Aviv telah membengkak menjadi 80.000 orang pada pukul 9 malam, meskipun cuaca dingin dan hujan. Para pengunjuk rasa, banyak yang ditutupi oleh payung, memegang bendera dan tanda Israel bertuliskan "Pemerintah Kriminal," "Akhir dari Demokrasi" dan slogan-slogan lainnya.
Di antara para pengunjuk rasa terdapat beberapa politisi oposisi termasuk Mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz. Netanyahu, yang diadili atas tuduhan korupsi, telah menjadikan perombakan sistem hukum negara sebagai inti dari agendanya.
Menjabat selama lebih dari dua minggu, pemerintahan Netanyahu telah meluncurkan proposal untuk melemahkan Mahkamah Agung dengan memberi parlemen kekuatan untuk membatalkan keputusan pengadilan dengan suara mayoritas sederhana. Ia juga ingin memberi parlemen kendali atas penunjukan hakim dan mengurangi independensi penasihat hukum.
Menteri Kehakiman Netanyahu mengatakan, hakim yang tidak terpilih memiliki terlalu banyak kekuasaan. Tapi penentang rencana tersebut mengatakan perubahan yang diusulkan akan merusak demokrasi Israel. Para pemimpin oposisi Israel, mantan jaksa agung dan presiden Mahkamah Agung Israel semuanya menentang rencana tersebut.
Perubahan hukum dapat membantu Netanyahu, yang diadili karena korupsi, menghindari hukuman, atau bahkan membuat persidangannya hilang sama sekali. Sejak didakwa pada 2019, Netanyahu mengatakan sistem peradilan bias terhadapnya.
Seorang pengunjuk rasa, Michael (24), yang tidak mau mengungkapkan nama belakangnya, termasuk di antara mereka yang berpartisipasi di Yerusalem Barat. Dia mengatakan kepada Anadolu Agency, bahwa pemerintahan Netanyahu “berusaha menghancurkan otoritas Mahkamah Agung” dengan peraturan peradilan yang baru.
Dia menggambarkan reformasi yang coba dilakukan pemerintah sebagai “benar-benar tidak masuk akal”. Dia menambahkan bahwa demokrasi membutuhkan “hakim dan anggota Mahkamah Agung yang akan membela hak setiap orang”.
Pengunjuk rasa lainnya, Sharon (25), mengatakan Pengadilan Tinggi seharusnya tidak “di tangan pemerintah koalisi dan harus tetap tidak memihak”. “Pengadilan tidak boleh terdiri dari orang-orang dengan prasangka,” ujarnya.
(esn)
Lihat Juga :
