Anggota Kongres Demokrat Ingin Mantan Presiden Brasil Bolsonaro Diusir dari AS

WASHINGTON - Anggota Kongres Partai Demokrat mendesak otoritas Amerika Serikat (AS) mengekstradisi mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro ke negara asalnya.

Seruan muncul setelah para pendukungnya menyerbu gedung-gedung pemerintah di ibu kota, Brasilia, pada Minggu (8/1/2023).

Bolsonaro dilaporkan telah tinggal di dekat Orlando, Florida, sejak Desember ketika dia melarikan diri dari Brasil dan menolak berpartisipasi dalam seremonial penyerahan selempang presiden kepada penggantinya, Luiz Inacio Lula da Silva.

Berbicara kepada Jim Acosta dari CNN, anggota Kongres Demokrat Texas Joaquin Castro meminta Gedung Putih dan otoritas lokal di Florida untuk mempertimbangkan mengirim Bolsonaro yang "berbahaya" kembali ke Brasil.



“Bolsonaro harus diekstradisi ke Brasil,” ungkap Castro kepada CNN, menggambarkannya sebagai seorang otoriter yang menggunakan “buku pedoman (Donald) Trump untuk menginspirasi teroris domestik untuk mencoba mengambil alih pemerintahan.”

Pesannya muncul setelah ribuan pendukung Bolsonaro berbaris di ibu kota Brasil pada Minggu, mengklaim pemilihan presiden Oktober telah dikompromikan.



Para pengunjuk rasa, yang bersikeras ada sejumlah penyimpangan pemungutan suara dalam pemilu, akhirnya menyerbu Kongres Brasil, Mahkamah Agung, dan Istana Kepresidenan Planalto, yang menyebabkan bentrokan dengan polisi.

Bolsonaro berulang kali membantah terlibat dalam kerusuhan itu. Dia bersikeras hanya mendukung demonstrasi damai yang merupakan bagian dari demokrasi.

Presiden Brasil yang baru dilantik Lula da Silva telah berulang kali menyebut pendahulunya sebagai "genosidis".

Adapun pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan pejabat AS lainnya membandingkan Bolsonaro dengan mantan Presiden Amerika Donald Trump.

"Dia pada dasarnya menggunakan buku pedoman Trump untuk menginspirasi teroris domestik untuk mencoba mengambil alih pemerintah," ujar Casto kepada CNN, mengklaim protes Minggu itu mengingatkan pada kerusuhan US Capitol Hill 6 Januari pada tahun 2020.

Anggota DPR AS dari New York Alexandria Ocasio-Cortez juga menulis di Twitter bahwa protes Brasil sama dengan "gerakan fasis" yang diduga diatur oleh Trump ketika dia menolak menyerahkan pemilihan kepada Biden.

Pandangan serupa juga diungkapkan anggota DPR AS Mark Takano dari California dan Ilhan Omar dari Minnesota. Keduanya menyebut kerusuhan itu sebagai "serangan" terhadap demokrasi.

Presiden Lula, yang berada di Sao Paulo, terpaksa mengumumkan keadaan darurat di Distrik Federal Brasilia.

Lula menunjuk Menteri Kehakiman Ricardo Garcia Capelli untuk memimpin "intervensi federal".

Menjelang Minggu malam, setelah berjam-jam bentrokan dan ratusan penangkapan, polisi anti huru hara berhasil mendapatkan kembali kendali atas gedung pemerintah menggunakan gas air mata dan meriam air.

Polisi mengumumkan 300 orang telah ditahan. Menteri Kehakiman memperingatkan penangkapan akan berlanjut sepanjang malam, karena pihak berwenang mencoba mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai tindakan "terorisme" dan percobaan "kudeta".