Drone Korut Terabas Zona Larangan Terbang Kepresidenan Korsel

Serbuan pesawat tak berawak ini telah memicu kritik terhadap pertahanan udara Korsel pada saat Korut menimbulkan ancaman yang semakin besar karena mengembangkan teknologi rudal balistiknya, termasuk peluncuran uji coba rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun lalu.

“Serbuan drone telah menunjukkan kurangnya kesiapan Korea Selatan untuk mendeteksi, melacak, dan menembak jatuh drone kecil semacam itu,” kata Yonhap.

Presiden Korsel pada Rabu memperingatkan bahwa ia akan mempertimbangkan untuk menangguhkan pakta militer antar-Korea 2018 dengan Pyongyang jika drone melanggar wilayah udara negaranya lagi.

"Dia menginstruksikan kantor keamanan nasional untuk mempertimbangkan menangguhkan keabsahan perjanjian militer jika Korea Utara melakukan provokasi lain untuk menyerang wilayah kami," kata sekretaris pers kepresidenan Korsel Kim Eun-hye dalam pengarahan.

Baca: Usai Serangan Drone Korut, Presiden Yoon Akui Korea Selatan Kurang Kesiapan Militer

Kesepakatan 2018, disepakati di sela-sela pertemuan puncak antara pemimpin Korut Kim Jong-un dan mantan Presiden Korsel Moon Jae-in, menyerukan penghentian "semua tindakan bermusuhan", menciptakan zona larangan terbang di sekitar perbatasan, dan menghapus ranjau darat serta pos jaga di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ) yang dijaga ketat.