NATO Peringatkan Potensi Serangan Baru Rusia di Ukraina

BRUSSELS - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Barat perlu bersiap menghadapi konflik berkepanjangan antara Ukraina dan Rusia.

Dalam pernyataan pada Minggu (1/1/2023), dia bersikeras pengiriman senjata ke Kiev harus dilanjutkan.

Stoltenberg mengatakan kepada BBC bahwa mobilisasi parsial Rusia, yang diluncurkan pada bulan September, menunjukkan Moskow tidak memiliki rencana untuk mengakhiri permusuhan dalam waktu dekat.

“Semua itu menunjukkan mereka siap melanjutkan perang dan juga mencoba berpotensi melancarkan serangan baru,” klaim dia.



Kepala blok militer pimpinan Amerika Serikat (AS) itu juga menegaskan Barat terus memberikan senjata dan bentuk dukungan lain kepada Ukraina.

Menurut sekretaris jenderal, "Itulah satu-satunya cara meyakinkan Rusia bahwa mereka harus duduk dan bernegosiasi dengan itikad baik dan menghormati Ukraina sebagai negara merdeka yang berdaulat di Eropa."

"Apa yang kami ketahui adalah bahwa apa yang dapat dicapai Ukraina di sekitar meja itu sepenuhnya bergantung pada kekuatan di medan perang," tegas dia.



Pada Jumat, Stoltenberg mengklaim meskipun "kedengarannya paradoks", dukungan militer Barat untuk Ukraina adalah "cara tercepat menuju perdamaian".

Menyusul dimulainya operasi militer Rusia pada akhir Februari, negara-negara Barat telah meningkatkan pengiriman senjata mereka ke Ukraina, langkah yang dikutuk Moskow.

Bulan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan NATO menggunakan potensi militer hampir semua negara anggotanya untuk melawan Moskow di Ukraina.

Menurut presiden, upaya merusak ekonomi Rusia dalam "perang sanksi" atas Ukraina sebagian besar telah gagal.

Sebelumnya, dia juga menuduh Barat mengubah Ukraina menjadi "koloni", dan menggunakan rakyatnya sebagai "umpan meriam, pendobrak melawan Rusia."

Pada saat yang sama, Kremlin menyatakan terbuka untuk pembicaraan dengan Ukraina, menuduh Kiev menolak untuk bernegosiasi.

Namun, Moskow bersikeras Kiev harus “mengakui kenyataan di lapangan” sebagai prasyarat untuk setiap pembicaraan damai, termasuk status baru Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporozhye sebagai bagian dari Rusia.