PBB Minta Opini Mahkamah Internasional Terkait Pendudukan Israel
Minggu, 01 Januari 2023 - 09:55 WIB
loading...
PBB minta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional terkait konsekuensi pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Foto/Ilustrasi
A
A
A
NEW YORK - Majelis Umum PBB telah menyetujui sebuah resolusi yang meminta pendapat hukum resmi dari Mahkamah Internasional (ICJ) mengenai konsekuensi pendudukan Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat dan Gaza.
Diadopsi pada hari Jumat, tindakan tersebut dirayakan oleh para pemimpin Palestina sebagai langkah pertama menuju akuntabilitas.
Resolusi tersebut meminta ICJ untuk memberi nasihat tentang konsekuensi hukum yang timbul dari pendudukan, penyelesaian dan aneksasi Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, termasuk langkah-langkah yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan dari adopsi undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.
Baca: Tentara Israel Didakwa Lakukan Pengeboman Rumah Warga Palestina
Mahkamah Internasional harus menjelaskan bagaimana kebijakan dan tindakan khusus Israel mempengaruhi status hukum pendudukan dan menetapkan konsekuensi hukum yang dapat terjadi – tidak hanya untuk Israel tetapi juga untuk PBB dan anggotanya.
Resolusi tersebut disahkan dengan dukungan 87 negara. Sebanyak 26 suara memilik "tidak" termasuk Amerika Serikat (AS), Israel, Inggris, Jerman, Italia, dan Republik Demokratik Kongo. Sedangkan 53 negara lainnya memilih abstain.
Sementara keputusan ICJ seharusnya mengikat, tidak adanya mekanisme penegakan berarti bahwa bahkan jika keputusan itu melawan Tel Aviv, perubahan tidak mungkin terjadi.
Diadopsi pada hari Jumat, tindakan tersebut dirayakan oleh para pemimpin Palestina sebagai langkah pertama menuju akuntabilitas.
Resolusi tersebut meminta ICJ untuk memberi nasihat tentang konsekuensi hukum yang timbul dari pendudukan, penyelesaian dan aneksasi Israel yang sedang berlangsung di wilayah Palestina, termasuk langkah-langkah yang ditujukan untuk mengubah komposisi demografis, karakter dan status Kota Suci Yerusalem, dan dari adopsi undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait.
Baca: Tentara Israel Didakwa Lakukan Pengeboman Rumah Warga Palestina
Mahkamah Internasional harus menjelaskan bagaimana kebijakan dan tindakan khusus Israel mempengaruhi status hukum pendudukan dan menetapkan konsekuensi hukum yang dapat terjadi – tidak hanya untuk Israel tetapi juga untuk PBB dan anggotanya.
Resolusi tersebut disahkan dengan dukungan 87 negara. Sebanyak 26 suara memilik "tidak" termasuk Amerika Serikat (AS), Israel, Inggris, Jerman, Italia, dan Republik Demokratik Kongo. Sedangkan 53 negara lainnya memilih abstain.
Sementara keputusan ICJ seharusnya mengikat, tidak adanya mekanisme penegakan berarti bahwa bahkan jika keputusan itu melawan Tel Aviv, perubahan tidak mungkin terjadi.
Lihat Juga :
