Memanas, Serbia Mengajukan Resolusi PBB tentang Kosovo

BEOGRADE - Pemerintah Serbia secara resmi mengajukan petisi kepada misi penjaga perdamaian KFOR untuk mengembalikan hingga 1.000 polisi ke provinsi Kosovo yang memisahkan diri.

Serbia mengutip ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244. Permintaan itu muncul ketika Presiden Serbia Aleksandar Vucic menuduh pemerintah etnis Albania di Pristina “meneror” etnis Serbia yang tersisa.

Resolusi tersebut secara resmi mengakhiri serangan NATO di Serbia pada 1999, memungkinkan aliansi pimpinan AS merebut Kosovo tetapi secara nominal menjamin kedaulatan Serbia atas provinsi tersebut.

Pemerintahan sementara Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, tetapi baik Serbia maupun PBB tidak mengakuinya.



Tampil di televisi pemerintah RTS pada Kamis malam (15/12/2022), Vucic mengatakan KFOR tidak memiliki hak hukum untuk menolak permintaan tersebut, tetapi kemungkinan besar akan tetap melakukannya. Dia siap pergi ke Dewan Keamanan PBB terkait masalah itu.

Kehadiran aparat keamanan dimaksudkan untuk melindungi warga Serbia dan menetapkan kontrol atas penyeberangan administrasi Jarinje dan Brnjak.

Penduduk setempat telah membarikade kedua pos pemeriksaan tersebut selama beberapa hari, sebagai protes atas pengerahan polisi etnis Albania.

Perdana Menteri (PM) Kosovo Albin Kurti “secara terbuka berbicara tentang keinginan menghancurkan orang Serbia di Kosovo-Metohija,” klaim Vucic.

Vucic menambahkan, orang Serbia setempat tidak mau lagi “menderita terornya”.