Kosovo Ajukan Permohonan Keanggotaan Uni Eropa
loading...
Kosovo ajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa (UE). Foto/Ilustrasi/Daily Sabah
A
A
A
PRISTINA - Pemerintah etnis Albania di Kosovo menandatangani permohonan resmi untuk bergabung dengan Uni Eropa (UE) pada hari Rabu (14/12/2022), menyebutnya sebagai "babak baru" untuk Pristina. Langkah itu dianggap sebagai aksi publisitas politik oleh Serbia , yang tidak mengakui provinsi yang memisahkan diri itu. Begitu pula lima dari 27 negara anggota UE.
Permohonan itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Albin Kurti, Presiden Vjosa Osmani, dan ketua Parlemen Glauk Konjufca. Dokumen tersebut akan diserahkan ke Czechia, yang memimpin Uni Eropa, pada hari ini, Kamis (15/12/2022).
“Kemajuan akan bergantung pada komitmen kita terhadap reformasi yang mendalam dan transformatif yang memperkuat demokrasi dan ekonomi kita,” kata Kurti seperti dikutip dari Russia Today.
Osmani menyebutnya sebagai "hari bersejarah" dan mengatakan Kosovo pantas menjadi anggota UE sebagai negara yang damai dan menghormati hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic bereaksi dengan mengatakan bahwa "tidak terbayangkan" bagi UE untuk secara serius menerima aplikasi tersebut ketika Pristina sama sekali tidak menghormati setiap perjanjian, dan mencatat bahwa Siprus, Yunani, Rumania, Slovakia, dan Spanyol belum mengakui pemisahan provinsi Serbia itu.
“Saya pikir ini lebih merupakan aksi publisitas politik untuk konsumsi internal,” kata Dacic.
NATO menguasai Kosovo pada tahun 1999, setelah 78 hari membom Serbia. Pemerintah sementara etnis Albania itu kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan Amerika Serikat (AS). Rusia dan China telah mendukung Beograd dalam mendesak Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1244 yang memperlakukan Kosovo sebagai bagian dari Serbia.
Pemerintah Kurti telah meningkatkan ketegangan dengan warga Serbia setempat sejak Juli, pertama berusaha untuk melarang pelat nomor dan dokumen identitas mereka, kemudian mengerahkan ratusan polisi bersenjata di wilayah utara yang mayoritas penduduknya Serbia. Moskow telah memperingatkan pemerintah etnis Albania bahwa mereka "bermain api".
Permohonan itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Albin Kurti, Presiden Vjosa Osmani, dan ketua Parlemen Glauk Konjufca. Dokumen tersebut akan diserahkan ke Czechia, yang memimpin Uni Eropa, pada hari ini, Kamis (15/12/2022).
“Kemajuan akan bergantung pada komitmen kita terhadap reformasi yang mendalam dan transformatif yang memperkuat demokrasi dan ekonomi kita,” kata Kurti seperti dikutip dari Russia Today.
Osmani menyebutnya sebagai "hari bersejarah" dan mengatakan Kosovo pantas menjadi anggota UE sebagai negara yang damai dan menghormati hak asasi manusia.
Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic bereaksi dengan mengatakan bahwa "tidak terbayangkan" bagi UE untuk secara serius menerima aplikasi tersebut ketika Pristina sama sekali tidak menghormati setiap perjanjian, dan mencatat bahwa Siprus, Yunani, Rumania, Slovakia, dan Spanyol belum mengakui pemisahan provinsi Serbia itu.
“Saya pikir ini lebih merupakan aksi publisitas politik untuk konsumsi internal,” kata Dacic.
NATO menguasai Kosovo pada tahun 1999, setelah 78 hari membom Serbia. Pemerintah sementara etnis Albania itu kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008, dengan dukungan Amerika Serikat (AS). Rusia dan China telah mendukung Beograd dalam mendesak Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1244 yang memperlakukan Kosovo sebagai bagian dari Serbia.
Baca Juga :
Memanas, Serbia Ingin Kerahkan Pasukan di Kosovo
Pemerintah Kurti telah meningkatkan ketegangan dengan warga Serbia setempat sejak Juli, pertama berusaha untuk melarang pelat nomor dan dokumen identitas mereka, kemudian mengerahkan ratusan polisi bersenjata di wilayah utara yang mayoritas penduduknya Serbia. Moskow telah memperingatkan pemerintah etnis Albania bahwa mereka "bermain api".
Lihat Juga :
