Indonesia Coba Datangkan WN China Terkait Kasus Perbudakan WNI
Jum'at, 10 Juli 2020 - 16:57 WIB
loading...
Retno menuturkan, pemerintah mencoba mendatangkan warga negara China untuk menjadi sanksi dalam kasus eksploitasi ABK asal Indonesia di kapal ikan China beberapa waktu lalu. Foto/Kemlu RI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menuturkan, pemerintah mencoba mendatangkan warga negara China untuk menjadi sanksi dalam kasus eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan China beberapa waktu lalu. Para ABK itu bekerja di kapal Long Xin 629, Long Xin 605, Long Xin 606 dan Tian Yu.
Retno menuturkan, Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka atas kasus kapal Long Xin 629. Guna melengkapi proses investigasi, jelas Retno, pemerintah telah secara resmi meminta dihadirkannya warga negara China sebagai saksi untuk kasus ini.
( Baca juga: Curhat ke Menlu, ABK di Kapal China Bekerja 18 Jam Setiap Hari dan Tidak Digaji )
"Permintaan tersebut telah disampaikan atau melalui Kedutaan Besar China di Jakarta dan kita akan terus secara konsisten menegakan keadilan bagi para ABK WNI yang telah menjadi korban eksploitasi, termasuk melalui mekanisme kerjasama hukum antara kedua negara," ucap Retno.
Retno kemudian menuturkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan kerjasma dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan surat kematian ABK WNI yang bekerja di kapal tersebut. Menurut Retno, surat kematian tersebut dibutuhkan untuk bisa mengklaim asuransi para ABK WNI.
( Baca juga: Perekrut 2 ABK yang Diperbudak Kapal Ikan China Ditangkap di Bogor )
"Kita akan terus upayakan hak-hak seluruh ABK terpenuhi dan ini merupakan bagian dari terpisahkan dari upaya perlindungan itu sendiri," tukasnya dalam konferensi pers vitual pada Jumat (10/7/2020).
Retno menuturkan, Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka atas kasus kapal Long Xin 629. Guna melengkapi proses investigasi, jelas Retno, pemerintah telah secara resmi meminta dihadirkannya warga negara China sebagai saksi untuk kasus ini.
( Baca juga: Curhat ke Menlu, ABK di Kapal China Bekerja 18 Jam Setiap Hari dan Tidak Digaji )
"Permintaan tersebut telah disampaikan atau melalui Kedutaan Besar China di Jakarta dan kita akan terus secara konsisten menegakan keadilan bagi para ABK WNI yang telah menjadi korban eksploitasi, termasuk melalui mekanisme kerjasama hukum antara kedua negara," ucap Retno.
Retno kemudian menuturkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah melakukan kerjasma dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan surat kematian ABK WNI yang bekerja di kapal tersebut. Menurut Retno, surat kematian tersebut dibutuhkan untuk bisa mengklaim asuransi para ABK WNI.
( Baca juga: Perekrut 2 ABK yang Diperbudak Kapal Ikan China Ditangkap di Bogor )
"Kita akan terus upayakan hak-hak seluruh ABK terpenuhi dan ini merupakan bagian dari terpisahkan dari upaya perlindungan itu sendiri," tukasnya dalam konferensi pers vitual pada Jumat (10/7/2020).
(esn)
Lihat Juga :
