China Kecam Sanksi AS atas Dugaan Pelanggaran HAM di Tibet
Selasa, 13 Desember 2022 - 05:00 WIB
loading...
China Kecam Sanksi AS atas Dugaan Pelanggaran HAM di Tibet.
A
A
A
BEIJING - Sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap dua pejabat senior China atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tibet adalah ilegal dan sangat merusak hubungan China-AS. Hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri China, Senin (12/12/2022).
China menolak tuduhan bahwa pihaknya telah menggunakan kebijakan keras untuk memadamkan perbedaan etnis dan mengontrol kegiatan keagamaan di wilayah pegunungan Himalaya yang berbatu-batu di Tibet.
Baca: Warga China Lega, Aplikasi Pelacakan Perjalanan Dihentikan
Komentar itu muncul setelah Departemen Keuangan AS mengatakan pada hari Jumat, bahwa pihaknya memberlakukan sanksi terhadap Wu Yingjie, Ketua Partai Komunis yang berkuasa di Tibet antara 2016 dan 2021, dan Zhang Hongbo, seorang pejabat keamanan publik senior di wilayah tersebut.
Juru bicara kementerian Wang Wenbin mengatakan, langkah-langkah itu merupakan campur tangan besar dalam urusan dalam negeri China dan pelanggaran norma dasar hubungan internasional.
"Kami mendesak pihak AS untuk segera mencabut apa yang disebut sanksi," katanya dalam pengarahan regular, seperti dikutip dari Reuters.
Mereka melakukan kerusakan serius pada hubungan China-AS, kata Wang, menambahkan bahwa China akan melindungi hak dan kepentingannya yang sah.
Baca: Antisipasi Lonjakan COVID-19, China Perluas Fasilitas Perawatan Intensif
“Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi pada negara lain di setiap kesempatan dan tidak memenuhi syarat untuk berperan sebagai polisi dunia,” tambah Wang.
Wang juga mengkritik komentar pada hari Sabtu oleh Nicholas Burns, duta besar AS untuk China, sebagai "penuh kebohongan dan prasangka".
Sementara Burns mengatakan, AS tetap "sangat prihatin" atas apa yang dilihatnya sebagai kegagalan China untuk memenuhi komitmen internasionalnya untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di bidang-bidang seperti Hong Kong, Tibet, dan Xinjiang.
"Kami mendesak pihak AS untuk berhenti menggunakan isu HAM untuk mencoreng China, berhenti menggunakan isu HAM untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan merusak stabilitas China," tambah Wang.
China menolak tuduhan bahwa pihaknya telah menggunakan kebijakan keras untuk memadamkan perbedaan etnis dan mengontrol kegiatan keagamaan di wilayah pegunungan Himalaya yang berbatu-batu di Tibet.
Baca: Warga China Lega, Aplikasi Pelacakan Perjalanan Dihentikan
Komentar itu muncul setelah Departemen Keuangan AS mengatakan pada hari Jumat, bahwa pihaknya memberlakukan sanksi terhadap Wu Yingjie, Ketua Partai Komunis yang berkuasa di Tibet antara 2016 dan 2021, dan Zhang Hongbo, seorang pejabat keamanan publik senior di wilayah tersebut.
Juru bicara kementerian Wang Wenbin mengatakan, langkah-langkah itu merupakan campur tangan besar dalam urusan dalam negeri China dan pelanggaran norma dasar hubungan internasional.
"Kami mendesak pihak AS untuk segera mencabut apa yang disebut sanksi," katanya dalam pengarahan regular, seperti dikutip dari Reuters.
Mereka melakukan kerusakan serius pada hubungan China-AS, kata Wang, menambahkan bahwa China akan melindungi hak dan kepentingannya yang sah.
Baca: Antisipasi Lonjakan COVID-19, China Perluas Fasilitas Perawatan Intensif
“Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi pada negara lain di setiap kesempatan dan tidak memenuhi syarat untuk berperan sebagai polisi dunia,” tambah Wang.
Wang juga mengkritik komentar pada hari Sabtu oleh Nicholas Burns, duta besar AS untuk China, sebagai "penuh kebohongan dan prasangka".
Sementara Burns mengatakan, AS tetap "sangat prihatin" atas apa yang dilihatnya sebagai kegagalan China untuk memenuhi komitmen internasionalnya untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di bidang-bidang seperti Hong Kong, Tibet, dan Xinjiang.
"Kami mendesak pihak AS untuk berhenti menggunakan isu HAM untuk mencoreng China, berhenti menggunakan isu HAM untuk mencampuri urusan dalam negeri China dan merusak stabilitas China," tambah Wang.
(esn)
Lihat Juga :
