Rusia: Prancis dan Jerman Utang Kompensasi Genosida pada Warga Donbass
Minggu, 11 Desember 2022 - 05:03 WIB
loading...
Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin. Foto/sputnik
A
A
A
MOSKOW - Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin memperingatkan Jerman dan Prancis harus membayar ganti rugi kepada warga sipil Donbass yang telah menderita serangan Ukraina sejak 2014.
Duma Negara merupakan majelis rendah parlemen Rusia. Komentarnya muncul setelah mantan kanselir Jerman Angela Merkel mengakui perjanjian damai Minsk hanyalah taktik untuk memberi Ukraina cukup waktu untuk membangun militernya.
Pengakuan Merkel berarti Berlin dan Paris yang menengahi kesepakatan itu “memikul tanggung jawab moral dan material atas apa yang terjadi di Ukraina,” tulis Volodin di Telegram pada Sabtu (10/12/2022).
Baca juga: Jerman Jelaskan Alasan Menolak Rudal Patriot ke Ukraina
Kegagalan terencana untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut “tidak hanya merupakan hilangnya kepercayaan, tetapi juga kejahatan yang dilakukan para penandatangan perjanjian Minsk, yakni Merkel, (mantan presiden Prancis Francois) Hollande, dan (mantan presiden Ukraina Pyotr) Poroshenko, harus dijawab,” tegas dia.
"Mereka harus membayar kompensasi kepada penduduk Donbass selama delapan tahun genosida dan kerusakan," tegas Volodin.
Baca juga: PBB Peringatkan Bahaya Barat Persenjatai Ukraina
Menurut anggota parlemen Rusia, krisis Ukraina yang sedang berlangsung disebabkan "kebijakan curang" yang dilakukan para pemimpin Prancis dan Jerman.
Volodin mengenang bahwa pada 2014, Berlin dan Paris juga menjadi perantara kesepakatan antara pemerintah Presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis, Viktor Yanukovich, dan oposisi negara untuk menghentikan kerusuhan hebat di Kiev.
Kerusuhan meletus di ibu kota Ukraina setelah Yanukovich menolak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa (UE).
“Semuanya berakhir dengan kudeta di Kiev dan genosida orang-orang di Donbass,” ujar dia.
Ketika Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk memisahkan diri dari Kiev, Jerman dan Prancis membantu menengahi perjanjian Minsk yang sekarang sudah tidak ada, yang seharusnya membuka jalan bagi perdamaian dengan memberikan status khusus kepada kedua wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia telah berulang kali menuduh Kiev gagal mengimplementasikan ketentuan perjanjian.
Komentar Volodin muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia kecewa dan terkejut ketika mendengar pernyataan Merkel.
Volodin menambahkan, ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Moskow membuat keputusan yang tepat ketika memulai operasi militernya di Ukraina.
Duma Negara merupakan majelis rendah parlemen Rusia. Komentarnya muncul setelah mantan kanselir Jerman Angela Merkel mengakui perjanjian damai Minsk hanyalah taktik untuk memberi Ukraina cukup waktu untuk membangun militernya.
Pengakuan Merkel berarti Berlin dan Paris yang menengahi kesepakatan itu “memikul tanggung jawab moral dan material atas apa yang terjadi di Ukraina,” tulis Volodin di Telegram pada Sabtu (10/12/2022).
Baca juga: Jerman Jelaskan Alasan Menolak Rudal Patriot ke Ukraina
Kegagalan terencana untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut “tidak hanya merupakan hilangnya kepercayaan, tetapi juga kejahatan yang dilakukan para penandatangan perjanjian Minsk, yakni Merkel, (mantan presiden Prancis Francois) Hollande, dan (mantan presiden Ukraina Pyotr) Poroshenko, harus dijawab,” tegas dia.
"Mereka harus membayar kompensasi kepada penduduk Donbass selama delapan tahun genosida dan kerusakan," tegas Volodin.
Baca juga: PBB Peringatkan Bahaya Barat Persenjatai Ukraina
Menurut anggota parlemen Rusia, krisis Ukraina yang sedang berlangsung disebabkan "kebijakan curang" yang dilakukan para pemimpin Prancis dan Jerman.
Volodin mengenang bahwa pada 2014, Berlin dan Paris juga menjadi perantara kesepakatan antara pemerintah Presiden Ukraina yang terpilih secara demokratis, Viktor Yanukovich, dan oposisi negara untuk menghentikan kerusuhan hebat di Kiev.
Kerusuhan meletus di ibu kota Ukraina setelah Yanukovich menolak menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa (UE).
“Semuanya berakhir dengan kudeta di Kiev dan genosida orang-orang di Donbass,” ujar dia.
Ketika Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk memisahkan diri dari Kiev, Jerman dan Prancis membantu menengahi perjanjian Minsk yang sekarang sudah tidak ada, yang seharusnya membuka jalan bagi perdamaian dengan memberikan status khusus kepada kedua wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.
Rusia telah berulang kali menuduh Kiev gagal mengimplementasikan ketentuan perjanjian.
Komentar Volodin muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dia kecewa dan terkejut ketika mendengar pernyataan Merkel.
Volodin menambahkan, ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Moskow membuat keputusan yang tepat ketika memulai operasi militernya di Ukraina.
(sya)
Lihat Juga :
