Taiwan Siapkan Skenario Terburuk Hadapi China

Sejak Rusia melakukan invasi menuju Ukraina pada Februari, situasi di Semenanjung Taiwan sempat memanas.

Presiden China Xi Jinping berulang kali menegaskan Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Beijing dan mendesak pemerintah Taipei untuk tunduk dan taat terhadap kebijakan satu China.

Xi mengatakan pemerintah China juga tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menundukkan Taiwan jika memang diperlukan.

Saat itu, banyak para ahli hubungan internasional yang khawatir Xi akan mengikuti langkah Presiden Rusia Vladimir Putin dalam meredam demokrasi di Taiwan.

Situasi di kawasan semakin memanas setelah AS mengizinkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nancy Pelosi melakukan kunjungan politik ke Taiwan pada pertengahan Agustus lalu.

Kedatangan Pelosi memantik amarah China yang menyuarakan protes dengan menggelar latihan militer secara intensif.

Dengan berseliwerannya pesawat tempur dan berbarisnya kapal perang China di Selat Taiwan, Pemerintah Taiwan mengusulkan kenaikan anggaran pertahanan sebanyak 13,9% menjadi USD19 miliar (sekitar Rp282 triliun) pada tahun 2023. Dana itu salah satunya akan dipakai untuk membeli jet tempur.

Sekalipun China bersikukuh, Taiwan bersikeras dengan kemerdekaannya yang diraih sejak 1949. Taipei melihat dirinya sebagai negara yang terbebas dari China dengan Konstitusi sendiri dan dapat memilih presiden secara demokratis. Bahkan, Taiwan membangun hubungan diplomatik dengan 14 negara di dunia.

Namun, China menolak melepaskan Taiwan selama tujuh dekade terakhir dan meminta negara di dunia hanya mengakui Beijing.

Hal itu diikuti hampir semua negara, termasuk AS. Hanya saja, AS tetap berkomitmen melindungi demokrasi yang dijunjung Taiwan agar tidak diganggu China melalui cara apapun.