Pengadilan Rusia Keluarkan Perintah Penangkapan Wakil PM Ukraina
loading...
Pengadilan Moskow pada Selasa kemarin memerintahkan penangkapan Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk. Foto/breakinglatest.news
A
A
A
MOSKOW - Pengadilan Moskow pada Selasa kemarin memerintahkan penangkapan dua wakil perdana menteri dan wakil (wamen) Ukraina secara in absentia. Keduanya dituduh telah melanggar integritas teritorial Rusia.
Keputusan tersebut diambil menyusul permintaan dinas keamanan Rusia, FSB, untuk menangkap secara in absentia Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk dan Wakil Menteri Luar Negeri Emine Dzhaparova.
"Permintaan itu telah dikabulkan," kata Anastasia Romanova, juru bicara pengadilan distrik Lefortovsky Moskow, kepada AFP, seperti dilansir dari The Moscow Times, Rabu (7/12/2022).
Rusia pada bulan September mengatakan telah mencaplok empat wilayah di Ukraina yang hanya dikuasai sebagian pasukannya setelah mengadakan apa yang disebut referendum di Donetsk dan Luhansk di timur serta Zaporizhzhia dan Kherson di selatan.
Seorang juru bicara pengadilan Moskow mengatakan kepada AFP bahwa penyelidik FSB telah meminta penangkapan in absentia dari Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk dan Wakil Menteri Luar Negeri Emine Dzhaparova.
Pengadilan tidak mengonfirmasi dakwaan tersebut kepada AFP, tetapi kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti melaporkan bahwa mereka dituduh melanggar integritas wilayah Rusia.
Tokoh politik senior Ukraina termasuk Presiden Volodymyr Zelensky telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri termasuk ke wilayah yang diklaim Moskow telah dianeksasi meskipun pertempuran sedang berlangsung.
Dalam perjalanan terakhirnya, Zelensky pada Selasa kemarin mengunjungi kota Sloviansk di dekat garis depan di wilayah Donbas.
Vereshchuk, menteri Ukraina untuk reintegrasi wilayah pendudukan, melakukan perjalanan ke Kherson setelah pasukan Kiev merebut kembali kota itu pada bulan November.
Sedangkan Dzhaparova, seorang Tatar Crimea, mempromosikan isu-isu yang berkaitan dengan etnis minoritas di semenanjung Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 dan telah menyerukan dukungan internasional untuk membunuh pendudukan Crimea dan mengembalikannya ke Ukraina.
"Kedua wanita tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar buronan Rusia," lapor RIA Novosti.
Lihat Juga: Negara Pendiri BRICS yang Mulai Ragu Tinggalkan Dolar AS, Salah Satunya Musuh Amerika Serikat
Keputusan tersebut diambil menyusul permintaan dinas keamanan Rusia, FSB, untuk menangkap secara in absentia Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk dan Wakil Menteri Luar Negeri Emine Dzhaparova.
"Permintaan itu telah dikabulkan," kata Anastasia Romanova, juru bicara pengadilan distrik Lefortovsky Moskow, kepada AFP, seperti dilansir dari The Moscow Times, Rabu (7/12/2022).
Rusia pada bulan September mengatakan telah mencaplok empat wilayah di Ukraina yang hanya dikuasai sebagian pasukannya setelah mengadakan apa yang disebut referendum di Donetsk dan Luhansk di timur serta Zaporizhzhia dan Kherson di selatan.
Seorang juru bicara pengadilan Moskow mengatakan kepada AFP bahwa penyelidik FSB telah meminta penangkapan in absentia dari Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk dan Wakil Menteri Luar Negeri Emine Dzhaparova.
Pengadilan tidak mengonfirmasi dakwaan tersebut kepada AFP, tetapi kantor berita milik negara Rusia RIA Novosti melaporkan bahwa mereka dituduh melanggar integritas wilayah Rusia.
Tokoh politik senior Ukraina termasuk Presiden Volodymyr Zelensky telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri termasuk ke wilayah yang diklaim Moskow telah dianeksasi meskipun pertempuran sedang berlangsung.
Dalam perjalanan terakhirnya, Zelensky pada Selasa kemarin mengunjungi kota Sloviansk di dekat garis depan di wilayah Donbas.
Vereshchuk, menteri Ukraina untuk reintegrasi wilayah pendudukan, melakukan perjalanan ke Kherson setelah pasukan Kiev merebut kembali kota itu pada bulan November.
Sedangkan Dzhaparova, seorang Tatar Crimea, mempromosikan isu-isu yang berkaitan dengan etnis minoritas di semenanjung Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014 dan telah menyerukan dukungan internasional untuk membunuh pendudukan Crimea dan mengembalikannya ke Ukraina.
"Kedua wanita tersebut telah dimasukkan ke dalam daftar buronan Rusia," lapor RIA Novosti.
Lihat Juga: Negara Pendiri BRICS yang Mulai Ragu Tinggalkan Dolar AS, Salah Satunya Musuh Amerika Serikat
(ian)
Explore More