Anwar Ibrahim Pastikan Para Menteri Setuju Gajinya Dipotong 20 Persen

PUTRAJAYA - Para menteri kabinet di pemerintah persatuan Malaysia telah setuju untuk memotong 20 persen gaji bulanan mereka. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim setelah memimpin rapat Kabinet pertamanya, Senin (5/12/2022).

“Mereka menyetujui hal ini karena keprihatinan atas masalah yang dihadapi publik,” kata Anwar dalam konferensi pers di kantor perdana menteri, seperti dikutip dari Channel News Asia.



“Ini sampai ekonomi pulih. Jika ekonomi pulih dalam tiga tahun, kami akan meninjau ini. Pemotongan gaji memang tidak tepat, tapi saya berterima kasih atas kesediaan mereka berkorban sedikit," tambah Anwar.

Anwar juga menjelaskan soal statusnya yang rangkap jabatan sebagai menteri keuangan. “Ada sebagian orang yang mengatakan Anwar tidak mengambil gaji perdana menteri, dia akan mengambil gaji menteri keuangan. Itu tidak benar. Hanya ada satu gaji," tegasnya.

Anwar, yang juga menteri keuangan, diapit oleh wakil perdana menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Fadillah Yusof serta Kepala Sekretaris Pemerintah Mohd Zuki Ali selama konferensi pers di kantor perdana menteri.

Selama kampanye pemilihan umum baru-baru ini, Anwar berjanji untuk melepaskan gajinya sebagai solidaritas dengan penderitaan rakyat. Susunan Kabinet, yang terdiri dari 28 menteri, diresmikan pada Jumat lalu.



Kabinet saat ini lebih ramping dari kabinet sebelumnya, karena Anwar sebelumnya telah menjelaskan niatnya untuk mengecilkan tim. Dia juga mengatakan akan meniadakan pengangkatan menteri kabinet sebagai bentuk penghargaan.

Selama konferensi pers di awal pekan ini, Anwar juga membantah klaim bahwa dia atau pemerintah telah memerintahkan pihak berwenang untuk menyelidiki orang-orang yang mengkritiknya. Ia mengatakan, penyidikan dilakukan polisi terhadap pihak-pihak yang mencoba menghasut isu SARA atau agama.

“Ini tidak bisa dibandingkan dengan kritik terhadap perdana menteri atau terhadap pemerintah. Saya tidak pernah menginstruksikan. Saya telah mengatakan kepada inspektur jenderal polisi bahwa kritik terhadap perdana menteri dan pemerintah adalah bagian dari sistem demokrasi. Diperbolehkan dan diperbolehkan seperti halnya saya berhak menjawab saat dibutuhkan,” ujarnya.



Ketua Konferensi Penguasa Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada 1 Desember mengatakan bahwa semua pemimpin harus bekerja untuk mengakhiri ekstremisme agama dan ras dalam semangat kebersamaan.

“Saya mendesak pemerintah baru untuk menanamkan semangat kebersamaan di antara warga Malaysia. Saya harap tidak ada lagi pemimpin yang mengangkat isu SARA atau agama untuk memprovokasi masyarakat,” kata Tuanku Muhriz seperti dilansir media setempat.