Malaysia Geram dengan Respons Lemah Dunia atas Norwegia Batalkan Sepihak Penjualan Rudal Canggih
Senin, 01 Juni 2026 - 07:11 WIB
loading...
Malaysia geram dengan respons lemah dunia internasional terkait keputusan Norwegia yang secara sepihak membatalkan penjualan rudal canggih untuk kapal perang Kuala Lumpur. Foto/US Navy
A
A
A
SINGAPURA - Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengecam respons lemah dari komunitas internasional terkait keputusan sepihak Norwegia membatalkan kesepakatan penjualan rudal dengan Kuala Lumpur. Sikap geram Khaled disampaikan dalam pidato di Shangri-La Dialogue, Singapura.
Dalam pidato yang penuh emosi, Khaled mengatakan "keheningan yang memekakkan telinga" atas pembatalan perjanjian Oslo mengirimkan pesan bahwa negara-negara tertentu "sama sekali di atas pengawasan", mempertanyakan apakah aturan global tunduk pada kehendak kekuatan yang lebih besar.
Baca Juga: Imbas Norwegia Larang Jual Rudal Canggih, Kapal Perang Malaysia seperti Harimau Tanpa Taring
Awal bulan ini, Norwegia—yang merupakan negara anggota NATO—tiba-tiba menghentikan perusahaannya; Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), untuk menyelesaikan pengiriman Naval Strike Missiles (NSM) ke Malaysia.
Malaysia mengatakan telah membayar 95 persen dari kontrak tersebut, senilai USD146,4 juta, untuk sistem senjata yang dimaksudkan untuk melengkapi armada kapal tempur pesisirnya.
Khaled mengatakan negara-negara berkembang menghadapi kecaman dan tekanan ketika melanggar perjanjian, tetapi ketika negara-negara kuat atau sekutu mereka melakukan hal yang sama, respons internasional menjadi sangat lemah.
Dia mengatakan kerangka kerja internasional sekarang diabaikan dan "diinterpretasikan secara selektif" ketika tidak selaras dengan kepentingan geopolitik.
"Kemunafikan yang terang-terangan ini sangat merusak legitimasi dan kredibilitas tatanan internasional berbasis aturan," katanya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin (1/6/2026).
Langkah Oslo juga memicu perselisihan diplomatik, di mana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengkritiknya sebagai langkah "sepihak dan tidak dapat diterima". Kuala Lumpur sekarang menuntut ganti rugi lebih dari 1 miliar ringgit (USD251,5 juta) dari KDA atas pembatalan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2018.
Norwegia membela keputusannya, dengan mengatakan bahwa mereka membatasi ekspor beberapa teknologi pertahanan yang paling sensitif yang dikembangkan Norwegia kepada sekutu dan mitra terdekatnya.
Khaled mengatakan pembatalan kontrak tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan tentang apakah perjanjian internasional dapat dipercaya jika bahkan sebuah negara yang terkenal karena memberikan Hadiah Nobel Perdamaian dapat meninggalkan komitmen tanpa konsekuensi.
Dia mengatakan hubungan internasional tidak lagi diatur oleh prinsip-prinsip, tetapi oleh kehendak dan keinginan pribadi. "Ini adalah lintasan yang sangat berbahaya bagi sistem internasional, terutama jika melibatkan kekuatan besar," katanya.
Sebelumnya, sebuah laporan sejumlah media asing mengatakan bahwa penjualan rudal, yang berisi komponen buatan Amerika, mungkin telah diblokir karena pembatasan ekspor Washington. Tetapi AS menolak klaim tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki peran dalam keputusan Norwegia.
Dalam pidato yang penuh emosi, Khaled mengatakan "keheningan yang memekakkan telinga" atas pembatalan perjanjian Oslo mengirimkan pesan bahwa negara-negara tertentu "sama sekali di atas pengawasan", mempertanyakan apakah aturan global tunduk pada kehendak kekuatan yang lebih besar.
Baca Juga: Imbas Norwegia Larang Jual Rudal Canggih, Kapal Perang Malaysia seperti Harimau Tanpa Taring
Awal bulan ini, Norwegia—yang merupakan negara anggota NATO—tiba-tiba menghentikan perusahaannya; Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), untuk menyelesaikan pengiriman Naval Strike Missiles (NSM) ke Malaysia.
Malaysia mengatakan telah membayar 95 persen dari kontrak tersebut, senilai USD146,4 juta, untuk sistem senjata yang dimaksudkan untuk melengkapi armada kapal tempur pesisirnya.
Khaled mengatakan negara-negara berkembang menghadapi kecaman dan tekanan ketika melanggar perjanjian, tetapi ketika negara-negara kuat atau sekutu mereka melakukan hal yang sama, respons internasional menjadi sangat lemah.
Dia mengatakan kerangka kerja internasional sekarang diabaikan dan "diinterpretasikan secara selektif" ketika tidak selaras dengan kepentingan geopolitik.
"Kemunafikan yang terang-terangan ini sangat merusak legitimasi dan kredibilitas tatanan internasional berbasis aturan," katanya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin (1/6/2026).
Langkah Oslo juga memicu perselisihan diplomatik, di mana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengkritiknya sebagai langkah "sepihak dan tidak dapat diterima". Kuala Lumpur sekarang menuntut ganti rugi lebih dari 1 miliar ringgit (USD251,5 juta) dari KDA atas pembatalan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2018.
Norwegia membela keputusannya, dengan mengatakan bahwa mereka membatasi ekspor beberapa teknologi pertahanan yang paling sensitif yang dikembangkan Norwegia kepada sekutu dan mitra terdekatnya.
Khaled mengatakan pembatalan kontrak tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan tentang apakah perjanjian internasional dapat dipercaya jika bahkan sebuah negara yang terkenal karena memberikan Hadiah Nobel Perdamaian dapat meninggalkan komitmen tanpa konsekuensi.
Dia mengatakan hubungan internasional tidak lagi diatur oleh prinsip-prinsip, tetapi oleh kehendak dan keinginan pribadi. "Ini adalah lintasan yang sangat berbahaya bagi sistem internasional, terutama jika melibatkan kekuatan besar," katanya.
Sebelumnya, sebuah laporan sejumlah media asing mengatakan bahwa penjualan rudal, yang berisi komponen buatan Amerika, mungkin telah diblokir karena pembatasan ekspor Washington. Tetapi AS menolak klaim tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki peran dalam keputusan Norwegia.
Lihat Juga :
