Biden: Pengembangan Senjata Korut Akan Mendorong Kehadiran Militer AS Lebih Besar

PHNOM PENH - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memperingatkan bahwa pengembangan senjata yang berkelanjutan oleh Korea Utara (Korut) akan mendorong kehadiran militer yang lebih besar di Semenanjung Korea.

Menurut Gedung Putih, peringatan itu akan disampaikan Biden kepada Presiden China Xi Jinping pada pertemuan mereka di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia, pada hari Senin depan.

Amerika Serikat khawatir Korea Utara berencana untuk melanjutkan uji coba bom nuklir yang ketujuh atau yang pertama kalinya sejak 2017.

Washington percaya Beijing dan Moskow memiliki pengaruh untuk membujuk Pyongyang agar tidak melakukannya.

Joe Biden dan Xi Jinping akan mengadakan pertemuan tatap muka pertama mereka sebagai pemimpin nasional di sela-sela KTT G20 di Bali.



Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan Biden akan memberi tahu Xi Jinping bahwa Korea Utara merupakan ancaman, tidak hanya bagi Amerika Serikat dan sekutunya; Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas di seluruh kawasan.

“Jika Korea Utara terus menempuh jalan ini, itu berarti kehadiran militer dan keamanan Amerika semakin meningkat di kawasan itu,” katanya kepada wartawan di atas Air Force One pada hari Sabtu (12/11/2022), ketika Biden terbang ke Kamboja untuk pertemuan regional.

“Jadi, Republik Rakyat China memiliki kepentingan untuk memainkan peran konstruktif dalam menahan kecenderungan terburuk Korea Utara,” imbuh Sullivan, menggunakan nama resmi negara China.

"Apakah mereka memilih untuk melakukannya atau tidak, tentu saja terserah mereka."

Sanksi internasional yang dipimpin AS telah gagal menghentikan program senjata Korea Utara yang berkembang.

Rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un telah memecahkan rekor tahun ini dalam hal uji coba senjata, termasuk rudal balistik antarbenua yang dirancang untuk menjangkau daratan AS.

Sementara China dan Rusia mendukung sanksi PBB yang lebih keras setelah uji coba nuklir terakhir Korea Utara pada tahun 2017, pada bulan Mei mereka memveto dorongan yang dipimpin AS untuk lebih banyak hukuman PBB atas peluncuran rudal balistiknya yang diperbarui.

Pejabat AS menuduh kedua negara mengaktifkan program rudal dan bom nuklir Pyongyang karena gagal menegakkan sanksi Dewan Keamanan PBB dengan benar.

Daniel Russel, diplomat senior AS untuk Asia Timur di bawah mantan Presiden Barack Obama, baru-baru ini mengatakan kepada Reuters bahwa China pada akhirnya bisa menjadi faktor penghambat.

Ini bisa terjadi jika Beijing merasa keamanannya sendiri terancam secara langsung, tidak hanya oleh kemampuan Korea Utara, tetapi oleh penumpukan pasukan AS dan sekutu untuk menghadapinya.

"Bisa dibayangkan, dan saya tidak mengambil banyak penghiburan dari ini...bahwa pada titik tertentu kemampuan Kim untuk meningkat akan terhambat oleh kepentingan keamanan nasional China sendiri," katanya.

“Itu kenyamanan yang dingin. Dan itu bukan strategi tetapi ada sebagai faktornya.”

Sehari sebelum pertemuannya dengan Xi Jinping, Biden akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol di Kamboja untuk membahas cara mengendalikan program nuklir Korea Utara.

Sullivan mengatakan Biden berencana untuk meninjau bersama mereka topik yang dia rencanakan untuk didiskusikan dengan Xi Jinping dan akan meminta pendapat kedua pemimpin untuk masalah yang mereka ingin dia angkat.

Hubungan AS dengan China sejak itu jatuh ke level terendah dalam beberapa dekade dan seorang pejabat senior pemerintah mengatakan pertemuan Biden dan Xi Jinping bertujuan untuk membatasi kerusakan hubungan, tetapi akan jujur tentang kekhawatiran AS, seperti masalah Taiwan dan hak asasi manusia (HAM).

Sullivan juga mengatakan Biden berharap pembicaraan tatap muka pertamanya dengan Xi Jinping akan menghasilkan lebih banyak pertemuan seperti itu.

Menurutnya, Biden akan mencari klarifikasi posisi.

“Saya pikir presiden memandang ini bukan akhir dari garis, melainkan awal dari serangkaian keterlibatan yang juga akan mencakup pertemuan leader-to-leader selanjutnya.”