Sebut Menandatangani Eksekusi Membosankan, Menteri Kehakiman Jepang Mundur
Sabtu, 12 November 2022 - 10:41 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya, Hanashi, seorang anggota faksi Kishida dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, dilaporkan telah menyarankan ada sedikit keuntungan politik untuk jabatan kabinetnya dan bahwa dia hanya membuat berita untuk "menyetujui eksekusi di pagi hari".
Jepang melakukan hukuman mati dengan cara digantung dan tidak memberi tahu tahanan sampai pagi hari eksekusi terpidana, sebuah kebijakan yang telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) selama beberapa dekade.
Hanashi kemarin meminta maaf atas komentar tersebut dan mengatakan kepada Parlemen bahwa dia "menarik kembali komentarnya".
Hanashi, seperti dikutip Reuters, Sabtu (12/11/2022), kemungkinan akan digantikan oleh Ken Saito, mantan menteri pertanian.
Kecaman atas komentar Hanashi muncul tak lama setelah kritik publik yang meluas terhadap pemerintah atas hubungan partai yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi, sebuah kelompok yang oleh beberapa kritikus disebut kultus.
Kishida telah berjuang untuk mengatasi pengungkapan hubungan yang dalam dan lama antara partai yang berkuasa dan gereja tersebut setelah pembunuhan bulan Juli terhadap mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Jepang melakukan hukuman mati dengan cara digantung dan tidak memberi tahu tahanan sampai pagi hari eksekusi terpidana, sebuah kebijakan yang telah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) selama beberapa dekade.
Hanashi kemarin meminta maaf atas komentar tersebut dan mengatakan kepada Parlemen bahwa dia "menarik kembali komentarnya".
Hanashi, seperti dikutip Reuters, Sabtu (12/11/2022), kemungkinan akan digantikan oleh Ken Saito, mantan menteri pertanian.
Kecaman atas komentar Hanashi muncul tak lama setelah kritik publik yang meluas terhadap pemerintah atas hubungan partai yang berkuasa dengan Gereja Unifikasi, sebuah kelompok yang oleh beberapa kritikus disebut kultus.
Kishida telah berjuang untuk mengatasi pengungkapan hubungan yang dalam dan lama antara partai yang berkuasa dan gereja tersebut setelah pembunuhan bulan Juli terhadap mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Lihat Juga :
