Pakar PBB: Pendekatan 'Ala' Ukraina Diperlukan untuk Militer Myanmar

Andrews juga mengecam Malaysia karena mendeportasi puluhan warga negara Myanmar. Menurutnya, mereka akan menghadapi penyiksaan dan kemungkinan besar eksekusi.

Pihak berwenang Malaysia belum menanggapi permintaan komentar tentang deportasi yang dilaporkan.

“Ini keterlaluan. Itu tidak dapat diterima, dan itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” katanya.

Setelah Andrews memberi pengarahan kepada Komite Hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB sebelumnya pada hari Rabu, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Gennady Kuzmin mempertanyakan laporan pelapor, dengan mengatakan itu “sering tidak didukung oleh fakta”.

“Bukan terserah Anda untuk mengatakan senjata siapa yang membunuh warga sipil, orang tua, wanita, anak-anak di seluruh dunia. Anda telah ditunjuk sebagai Pelapor Khusus untuk Myanmar, jadi berurusanlah dengan Myanmar daripada Ukraina,” kata Kuzmin kepada panitia.



Myanmar telah berada dalam krisis sejak tentara mencopot pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, menahannya dan pejabat lainnya serta melancarkan tindakan keras berdarah terhadap protes dan jenis perbedaan pendapat lainnya.

Dewan Keamanan PBB telah lama terpecah di Myanmar, dengan para diplomat mengatakan China dan Rusia kemungkinan akan melindungi para pemimpin militer Myanmar dari tindakan keras seperti sanksi.

Awal bulan ini, Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi kepada sekelompok pengusaha Myanmar dan perusahaan mereka, menuduh mereka memasok senjata buatan Rusia kepada pimpinan militer.

"Aung Moe Myint dan Hlaing Moe Myint, pemilik Dynasty International, dan Myo Thitsar, direktur perusahaan, dimasukkan dalam daftar hitam sanksi untuk pengadaan senjata dan pesawat di Belarus untuk administrasi militer," kata Departemen Keuangan AS.