Susul AS, Jepang Setop Uji Coba Senjata Anti-Satelit

TOKYO - Pemerintah Jepang memutuskan untuk menghentikan pengujian senjata anti satelit. Ini dilakukan untuk mendorong diskusi tentang perilaku bertanggung jawab di luar angkasa.

“Keputusan ini merupakan hasil pertimbangan Pemerintah Jepang setelah pengumuman Pemerintah AS untuk tidak melakukan uji coba rudal anti-satelit (ASAT) destruktif langsung pada bulan April,” kata Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (13/9/2022).

Kementerian Luar Negeri Jepang menekankan bahwa Tokyo bertujuan untuk secara aktif mempromosikan diskusi di komunitas internasional mengenai pengembangan norma perilaku yang bertanggung jawab di luar angkasa.

"Pada saat yang sama, Jepang akan terus memainkan peran aktif untuk mencapai luar angkasa yang aman, stabil dan berkelanjutan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang.



Langkah Jepang ini menyusul Amerika Serikat (AS) di mana pada awal April lalu Wakil Presiden Kamala Harris mengumumkan keputusan untuk melarang uji coba senjata anti-satelit selama kunjungannya ke Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di negara bagian California.

Administrator NASA Bill Nelson meminta negara-negara lain untuk memberlakukan moratorium serupa pada pengujian senjata anti-satelit. Saat itu, mantan kepala Roscosmos Dmitry Rogozin mencatat inkonsistensi pemerintah AS dan meminta tanggapan yang memadai atas usulan Rusia dan China mengenai perjanjian tentang pencegahan penempatan senjata di luar angkasa.

Sebelumnya China menuduh Amerika Serikat (AS) berusaha melakukan militerisasi luar angkasa. Tudingan itu muncul setelah Pentagon mengeluarkan dokumen kebijakan baru yang menganggap luar angkasa sebagai “domain prioritas kekuatan militer nasional.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menuduh Washington menghalangi inisiatif pengendalian senjata luar angkasa yang dipimpin China dan Rusia, dan lebih memperparah tren mengubah luar angkasa menjadi senjata serta medan perang.



Tudingan itu dilontarkan menanggapi arahan Pentagon yang dikeluarkan pada akhir Agustus yang membahas kemungkinan operasi militer di luar angkasa.

Selain mengakui luar angkasa sebagai domain prioritas kekuatan militer nasional, arahan AS yang baru mengatakan Pentagon harus melindungi dan mempertahankan penggunaan luar angkasa untuk tujuan keamanan nasional AS, serta memberikan kemampuan luar angkasa canggih untuk mencegah konflik dan, jika pencegahan gagal, untuk melawan dan mengalahkan agresi.

“Pendekatan yang digariskan dalam dokumen tersebut menimbulkan tantangan besar bagi perdamaian dan keamanan luar angkasa, dan sepenuhnya mengekspos ambisi AS untuk meningkatkan pembangunan militer dan kesiapan perang...di luar angkasa," kata Mao.

“AS harus menghormati kekhawatiran bersama masyarakat internasional, segera menghentikan langkah negatif yang dapat merusak keamanan luar angkasa, meningkatkan tanggung jawabnya dan berhenti menghalangi negosiasi untuk instrumen hukum tentang pengendalian senjata di luar angkasa,” ujarnya.