Belum Kantongi Izin AS, Menteri Israel Ragukan Pencaplokan Tepi Barat
Selasa, 30 Juni 2020 - 20:30 WIB
loading...
Israel akan mencaplok wilayah Tepi Barat pada 1 Juli esok. Foto/PRI
A
A
A
TEL AVIV - Seorang menteri Israel mengecilkan kemungkinan terjadinya pencaplokan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki pada 1 Juli esok.
Anggota partai Likud Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Zeev Elkin mengatakan, negara Zionis itu belum mendapatkan lampu hijau dari Washington untuk mulai memperluas kedaulatannya ke bagian-bagian Tepi Barat, wilayah yang dicari warga Palestina untuk sebuah negara.
Para pemimpin Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan Eropa dan negara-negara Arab semuanya mengecam setiap pencaplokan tanah yang direbut pasukan Israel dalam perang 1967.
"Siapa pun yang melukis gambar segala sesuatu yang terjadi dalam satu hari pada 1 Juli, melakukannya dengan risiko sendiri," kata Elkin, Menteri Pendidikan Tinggi, kepada Radio Army ketika ditanya apa yang akan terjadi pada hari Rabu.
"Mulai besok, jam akan mulai berdetak," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (30/6/2020).
Belum ada sesi kabinet untuk hari Rabu yang diumumkan.
Para pejabat Amerika Serikat (AS) berada di Israel sebagai bagian dari upaya Gedung Putih untuk memenangkan konsensus dimana rencana aneksasi dimasukkan dalam rencana perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada Januari lalu.
Proposal itu menyerukan kedaulatan Israel atas sekitar 30% dari wilayah Tepi Barat - tanah tempat Israel telah membangun pemukiman selama beberapa dekade - serta penciptaan negara Palestina di bawah kondisi yang ketat.
Palestina mengatakan cetak biru itu akan menjadikan bagi negara itu, di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, tidak dapat dipertahankan, dan sebagian besar kekuatan dunia memandang permukiman Israel di tanah yang diduduki ilegal. Netanyahu mengatakan orang-orang Yahudi memiliki klaim hukum, sejarah dan moral di Tepi Barat, Yudea dan Samaria menurut Alkitab.
Netanyahu dan mitra pemerintah koalisi utamanya, Menteri Pertahanan Benny Gantz, berselisih soal pencaplokan, yang dipromosikan perdana menteri sayap kanan itu.
Dalam sebuah wawancara dengan situs berita YNet pada hari Selasa, Gantz mengulangi seruannya agar Israel mencoba meminta dukungan Palestina dan internasional untuk rencana Trump sebelum melanjutkan dengan langkah aneksasi unilateral.
Anggota partai Likud Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Zeev Elkin mengatakan, negara Zionis itu belum mendapatkan lampu hijau dari Washington untuk mulai memperluas kedaulatannya ke bagian-bagian Tepi Barat, wilayah yang dicari warga Palestina untuk sebuah negara.
Para pemimpin Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan Eropa dan negara-negara Arab semuanya mengecam setiap pencaplokan tanah yang direbut pasukan Israel dalam perang 1967.
"Siapa pun yang melukis gambar segala sesuatu yang terjadi dalam satu hari pada 1 Juli, melakukannya dengan risiko sendiri," kata Elkin, Menteri Pendidikan Tinggi, kepada Radio Army ketika ditanya apa yang akan terjadi pada hari Rabu.
"Mulai besok, jam akan mulai berdetak," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (30/6/2020).
Belum ada sesi kabinet untuk hari Rabu yang diumumkan.
Para pejabat Amerika Serikat (AS) berada di Israel sebagai bagian dari upaya Gedung Putih untuk memenangkan konsensus dimana rencana aneksasi dimasukkan dalam rencana perdamaian Israel-Palestina yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump pada Januari lalu.
Proposal itu menyerukan kedaulatan Israel atas sekitar 30% dari wilayah Tepi Barat - tanah tempat Israel telah membangun pemukiman selama beberapa dekade - serta penciptaan negara Palestina di bawah kondisi yang ketat.
Palestina mengatakan cetak biru itu akan menjadikan bagi negara itu, di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, tidak dapat dipertahankan, dan sebagian besar kekuatan dunia memandang permukiman Israel di tanah yang diduduki ilegal. Netanyahu mengatakan orang-orang Yahudi memiliki klaim hukum, sejarah dan moral di Tepi Barat, Yudea dan Samaria menurut Alkitab.
Netanyahu dan mitra pemerintah koalisi utamanya, Menteri Pertahanan Benny Gantz, berselisih soal pencaplokan, yang dipromosikan perdana menteri sayap kanan itu.
Dalam sebuah wawancara dengan situs berita YNet pada hari Selasa, Gantz mengulangi seruannya agar Israel mencoba meminta dukungan Palestina dan internasional untuk rencana Trump sebelum melanjutkan dengan langkah aneksasi unilateral.
(ber)
Lihat Juga :
