Pengerahan 150 Bom Atom AS di 5 Negara NATO Tingkatkan Risiko Perang Nuklir

NEW YORK - Rusia mengkritik pengerahan 150 bom atom Amerika Serikat (AS) di lima negara non-nuklir anggota NATO. Menurut Moskow langkah itu akan meningkatkan risiko perang nuklir .

Tindakan Amerika, kata Rusia, juga bertentangan dengan perjanjian non-proliferasi (NPT).

Kritik Moskow itu disampaikan delegasi dari Kementerian Luar Negeri-nya untuk konferensi PBB tentang non-proliferasi nuklir di New York.

“NATO secara terbuka menyatakan dirinya sebagai aliansi nuklir. Ada senjata nuklir AS di wilayah negara-negara sekutu non-nuklir di blok itu,” kata Igor Vishnevetsky, wakil direktur nonproliferasi dan kontrol senjata di Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Bertentangan dengan Pasal I dan II NPT, anggota non-nuklir NATO mengambil bagian dalam 'pengujian praktis' penggunaan senjata atom," ujar Vishnevetsky.



"Tindakan semacam itu tidak hanya terus menjadi faktor signifikan yang secara negatif memengaruhi keamanan internasional dan Eropa, tetapi juga meningkatkan risiko konflik nuklir dan umumnya bertindak sebagai rem upaya di bidang perlucutan senjata nuklir.”

Menurutnya, posisi Moskow adalah bahwa senjata nuklir AS harus ditarik ke wilayah nasionalnya. "Infrastruktur untuk penyebaran mereka di Eropa harus dihilangkan, dan 'misi nuklir bersama' NATO harus dihentikan," kata Vishnevetsky, yang transkripnya di-posting oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.

Angkatan Udara AS telah mengerahkan sekitar 150 bom atom di pangkalan NATO di lima negara; Italia, Jerman, Turki, Belgia dan Belanda. Semua itu negara non-nuklir.

Delegasi Rusia juga menyinggung AUKUS, kesepakatan September 2021 tentang kesediaan AS dan Inggris menyediakan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia.

"Kemitraan ini menciptakan prasyarat untuk dimulainya perlombaan senjata baru di kawasan Asia-Pasifik,” kata Vishnevetsky, yang dilansir dari Russia Today, Kamis (11/8/2022).

Penarikan senjata atom AS dari negara-negara non-nuklir NATO adalah salah satu poin utama proposal keamanan Rusia, yang disampaikan kepada AS dan NATO pada Desember 2021.

Baik Washington maupun blok militer tersebut tidak membahasnya dalam tanggapan yang mereka kirim ke Moskow pada Januari.