Rusia Bisa Larang Total Propaganda LGBT, Dianggap Sama Hasutan Perang
Selasa, 19 Juli 2022 - 07:24 WIB
loading...
Petugas penegak hukum menghalangi peserta pawai komunitas LGBT X St Petersburg Pride di pusat Saint Petersburg, Rusia, 3 Agustus 2019. Foto/REUTERS/Anton Vaganov
A
A
A
MOSKOW - Promosi hubungan lesbian, gay, biseksual, and transgender (LGBT) dapat dilarang secara permanen di Rusia sesuai undang-undang (UU) yang diperkenalkan ke Duma Negara pada Senin (18/7/2022).
Rancangan UU (RUU) itu menyamakan pesan propaganda LGBT dengan hasutan perang dan kebencian.
Saat ini, “propaganda” LGBT di Rusia hanya dilarang ketika ditujukan pada anak-anak, tetapi beberapa politisi telah menyerukan pembatasan dan hukuman yang lebih keras untuk "penolakan nilai-nilai keluarga" dan "propaganda hubungan seksual non-tradisional."
Baca juga: Rusia Denda Google Rp5,5 Triliun, Dianggap Melanggar Soal Perang Rusia
Dalam catatan penjelasan yang dilampirkan pada RUU tersebut, para penyusun berpendapat “propaganda” LGBT telah menyebar luas di Rusia dan dipromosikan melalui media, acara publik, layanan streaming, dan melalui penggambaran hubungan semacam itu dalam film.
“Di Rusia, di tingkat legislatif, tidak diperbolehkan mempromosikan bunuh diri, narkoba, ekstremisme, perilaku kriminal, karena dianggap sebagai fenomena negatif dan berbahaya secara sosial. Pada saat yang sama, secara formal, hingga saat ini, tidak ada larangan propaganda pengingkaran nilai-nilai keluarga dan hubungan seksual non-tradisional, termasuk dengan penggunaan distribusi film,” bunyi catatan itu.
Baca juga: Pemasok Senjata Pentagon: Barat Tak Bisa Perang Berkepanjangan di Ukraina
Penulis RUU yang tidak termasuk anggota partai berkuasa Rusia Bersatu, mengklaim penolakan keluarga sebagai nilai sosial, promosi apa yang disebut gaya hidup “bebas anak”, dan persetujuan dan pengakuan hubungan seksual non-tradisional, berbahaya tidak hanya bagi anak-anak dan remaja, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena “membahayakan masalah demografi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.”
RUU tersebut berusaha melengkapi undang-undang saat ini dengan memperkenalkan tanggung jawab administratif dan pidana untuk menyebarkan pesan LGBT di semua demografi di Federasi Rusia dan untuk menolak hak distribusi film yang mempromosikan hubungan semacam itu.
“Keluarga, keibuan dan masa kanak-kanak dalam pemahaman tradisional mereka, yang diambil dari nenek moyang, adalah nilai-nilai yang memastikan perubahan generasi yang berkelanjutan,” desak para penulis RUU.
Mereka menambahkan bahwa keluarga dan lainnya adalah “kondisi untuk pelestarian dan pengembangan rakyat multinasional Federasi Rusia, dan karena itu membutuhkan perlindungan khusus dari negara.”
Anggota parlemen mencatat bahwa larangan propaganda LGBT tidak menghilangkan kesempatan dan hak warga Rusia untuk menentukan preferensi dan orientasi seksual mereka, juga tidak memungkinkan diskriminasi mereka dengan cara apa pun.
Namun, mereka bersikeras bahwa hak istimewa ini "tidak memberi mereka hak untuk mencari persetujuan publik atas hubungan semacam itu" atau "menyebarkan nilai-nilai 'baru' yang membawa ancaman tersembunyi bagi masyarakat."
Bulan lalu, RUU serupa juga diperkenalkan ke Duma Negara, berusaha memperkenalkan denda lebih dari USD160.000 untuk mempromosikan hubungan seksual non-tradisional. Namun, RUU itu gagal melewati bacaan pertamanya di parlemen.
Rancangan UU (RUU) itu menyamakan pesan propaganda LGBT dengan hasutan perang dan kebencian.
Saat ini, “propaganda” LGBT di Rusia hanya dilarang ketika ditujukan pada anak-anak, tetapi beberapa politisi telah menyerukan pembatasan dan hukuman yang lebih keras untuk "penolakan nilai-nilai keluarga" dan "propaganda hubungan seksual non-tradisional."
Baca juga: Rusia Denda Google Rp5,5 Triliun, Dianggap Melanggar Soal Perang Rusia
Dalam catatan penjelasan yang dilampirkan pada RUU tersebut, para penyusun berpendapat “propaganda” LGBT telah menyebar luas di Rusia dan dipromosikan melalui media, acara publik, layanan streaming, dan melalui penggambaran hubungan semacam itu dalam film.
“Di Rusia, di tingkat legislatif, tidak diperbolehkan mempromosikan bunuh diri, narkoba, ekstremisme, perilaku kriminal, karena dianggap sebagai fenomena negatif dan berbahaya secara sosial. Pada saat yang sama, secara formal, hingga saat ini, tidak ada larangan propaganda pengingkaran nilai-nilai keluarga dan hubungan seksual non-tradisional, termasuk dengan penggunaan distribusi film,” bunyi catatan itu.
Baca juga: Pemasok Senjata Pentagon: Barat Tak Bisa Perang Berkepanjangan di Ukraina
Penulis RUU yang tidak termasuk anggota partai berkuasa Rusia Bersatu, mengklaim penolakan keluarga sebagai nilai sosial, promosi apa yang disebut gaya hidup “bebas anak”, dan persetujuan dan pengakuan hubungan seksual non-tradisional, berbahaya tidak hanya bagi anak-anak dan remaja, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, karena “membahayakan masalah demografi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.”
RUU tersebut berusaha melengkapi undang-undang saat ini dengan memperkenalkan tanggung jawab administratif dan pidana untuk menyebarkan pesan LGBT di semua demografi di Federasi Rusia dan untuk menolak hak distribusi film yang mempromosikan hubungan semacam itu.
“Keluarga, keibuan dan masa kanak-kanak dalam pemahaman tradisional mereka, yang diambil dari nenek moyang, adalah nilai-nilai yang memastikan perubahan generasi yang berkelanjutan,” desak para penulis RUU.
Mereka menambahkan bahwa keluarga dan lainnya adalah “kondisi untuk pelestarian dan pengembangan rakyat multinasional Federasi Rusia, dan karena itu membutuhkan perlindungan khusus dari negara.”
Anggota parlemen mencatat bahwa larangan propaganda LGBT tidak menghilangkan kesempatan dan hak warga Rusia untuk menentukan preferensi dan orientasi seksual mereka, juga tidak memungkinkan diskriminasi mereka dengan cara apa pun.
Namun, mereka bersikeras bahwa hak istimewa ini "tidak memberi mereka hak untuk mencari persetujuan publik atas hubungan semacam itu" atau "menyebarkan nilai-nilai 'baru' yang membawa ancaman tersembunyi bagi masyarakat."
Bulan lalu, RUU serupa juga diperkenalkan ke Duma Negara, berusaha memperkenalkan denda lebih dari USD160.000 untuk mempromosikan hubungan seksual non-tradisional. Namun, RUU itu gagal melewati bacaan pertamanya di parlemen.
(sya)
Lihat Juga :
