Iran Pamer Kekuatan Divisi Drone saat Biden Berkunjung ke Timur Tengah

TEHERAN - Iran pada hari Jumat (15/7/2022) mengumumkan divisi drone pertamanya di Samudra Hindia. Pengumuman ini disiarkan televisi pemerintah ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengunjungi Timur Tengah untuk menggalang dukungan guna melawan ancaman Teheran.

Laporan televisi pemerintah tidak menyebutkan berapa banyak kapal atau drone yang dimasukkan dalam setiap unit. Yang diperlihatkan hanya satu kapal yang membawa 50 drone.

Pada hari Senin, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan Washington percaya bahwa Iran sedang bersiap untuk menyediakan Rusia hingga beberapa ratus drone, termasuk beberapa yang mampu membawa senjata.



Selain itu, kata Sullivan, Iran juga sedang bersiap melatih pasukan Rusia untuk menggunakannya.

Kementerian Luar Negeri Iran tidak membenarkan atau membantah pernyataan Sullivan.

Iran diketahui telah memasok kendaraan udara tak berawak (UAV) ke sekutunya di Timur Tengah.

Televisi pemerintah Iran mengatakan drone yang ditampilkan pada hari Jumat termasuk Pelican, Arash, Homa, Chamrosh, Jubin, Ababil-4 dan Bavar-5.

Pada hari Kamis, Biden dan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menandatangani janji bersama di Yerusalem untuk menentang Iran memperoleh senjata nuklir.

Ditanya oleh stasiun televisi Israel pekan ini apakah pernyataannya di masa lalu bahwa dia akan mencegah Teheran mendapatkan senjata nuklir berarti dia akan menggunakan kekuatan terhadap Iran, Biden menjawab: "Jika itu adalah pilihan terakhir, ya."

"Amerika dan Zionis (Israel) tahu betul harga penggunaan kata 'kekuatan' terhadap Iran," kata Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi, juru bicara angkatan bersenjata Iran, pada Jumat saat mengomentari pernyataan Biden, seperti dikutip Reuters.

Iran selama ini membantah berupaya memperoleh senjata nuklir, mengatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.

Teheran mencapai kesepakatan dengan enam kekuatan utama pada tahun 2015 di mana ia membatasi program pengayaan uraniumnya untuk mempersulit pengembangan senjata nuklir dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, Donald Trump yang menjabat presiden AS sebelumnya meninggalkan kesepakatan itu pada 2018 dan menerapkan kembali sanksi keras terhadap Iran. Tindakan Trump itu mendorong Teheran untuk mulai melanggar perjanjian nuklirnya sekitar setahun kemudian.

Upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir tersebut sejauh ini gagal.