Demo Besar Guncang AS di 1.200 Lokasi dan 50 Negara Bagian, Trump Bisa Tumbang?

WASHINGTON - Kerumunan demonstran yang marah tentang cara Presiden Donald Trump menjalankan negara berbaris dan berunjuk rasa di sejumlah kota di Amerika Serikat (AS) pada hari Sabtu (5/4/2025).

Ini merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan gerakan oposisi yang mencoba mendapatkan kembali momentumnya setelah goncangan minggu-minggu pertama Partai Republik itu berkuasa.

Demonstrasi yang dinamai Hands Off! diselenggarakan di lebih dari 1.200 lokasi di seluruh 50 negara bagian oleh lebih dari 150 kelompok, termasuk organisasi hak-hak sipil, serikat buruh, advokat LBGTQ+, veteran, dan aktivis pemilu. Unjuk rasa itu tampak damai, tanpa laporan penangkapan.

Ribuan pengunjuk rasa di kota-kota yang tersebar di seluruh negeri dari Midtown Manhattan hingga Anchorage, Alaska, termasuk di beberapa ibu kota negara bagian, menyerang tindakan Trump dan miliarder Elon Musk dalam perampingan pemerintah, ekonomi, imigrasi, dan hak asasi manusia.

Di Pantai Barat, di bawah bayang-bayang Space Needle yang ikonik di Seattle, para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan slogan-slogan seperti "Lawan oligarki."

Para pengunjuk rasa meneriakkan yel-yel saat mereka turun ke jalan di Portland, Oregon, dan Los Angeles, di mana mereka berbaris dari Pershing Square ke Balai Kota.

Para demonstran menyuarakan kemarahan atas tindakan pemerintah memecat ribuan pegawai federal, menutup kantor lapangan Administrasi Jaminan Sosial, menutup seluruh lembaga, mendeportasi imigran, mengurangi perlindungan bagi kaum transgender, dan memangkas dana untuk program kesehatan.

Musk, penasihat Trump yang mengelola Tesla, SpaceX, dan platform media sosial X, telah memainkan peran penting dalam perampingan tersebut sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk.

Miliarder itu sesumbar menghemat miliaran dolar bagi para pembayar pajak.

Ketika ditanya tentang protes tersebut, Gedung Putih mengatakan, "Posisi Presiden Trump jelas: ia akan selalu melindungi Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid bagi penerima manfaat yang memenuhi syarat. Sementara itu, sikap Demokrat adalah memberikan manfaat Jaminan Sosial, Medicaid, dan Medicare kepada imigran ilegal, yang akan membuat program-program ini bangkrut dan menghancurkan para manula Amerika."

Kelley Robinson, presiden kelompok advokasi Human Rights Campaign, mengkritik perlakuan pemerintah terhadap komunitas LBGTQ+ pada rapat umum di National Mall di Washington, D.C., di mana anggota Kongres dari Partai Demokrat juga naik panggung.