Terungkap, Produsen Senapan Sejuta Umat AK-47 Rusia Tidak Diberi Sanksi Barat

WASHINGTON - Pemegang saham terbesar Kalashnikov, produsen senapan serbu AK-47 , menjadi bagian dari 14 konglomerat senjata Rusia yang tidak diberi sanksi oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan Inggris. AK-47 dijuluki sebagai "senapan sejuta umat" karena diminati banyak kalangan, dari politisi, teroris, mafia hingga pemberontak.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bersama-sama mengumumkan pada Selasa lalu lebih dari 100 sanksi baru kolektif terhadap "mesin perang" Rusia.

Barat mulai menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Moskow sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Laporan tentang kurangnya sanksi Barat telah menyebabkan beberapa pihak mempertanyakan strategi menyeluruh mereka di Eropa Timur dan apakah sanksi membuat dampak yang cukup untuk memaksa Rusia menghentikan operasi militernya saat ini.



Dalam pemeriksaan perusahaan, eksekutif dan investor di sektor pertahanan Rusia, kantor berita Reuterspada Jumat (1/7/2022) melaporkan bahwa sekitar tiga lusin pemimpin perusahaan senjata Rusia dan setidaknya 14 perusahaan pertahanan tidak diberi sanksiolehAS, UE, atau pun Inggris.

Itu membuktikan bahwa sekutu NATO tidak konsistendalam menerapkansanksi terhadap pembuat senjata dan taipan Rusia,di mana beberapa pemerintah atau negara memilih untuk menghukum Rusia sementara yang lain mengabaikannya.

Di antara mereka yang tidak disetujui diberi sanksi oleh AS, UE dan Ingggris termasuk Alan Lushnikov, pemegang saham terbesar Kalashnikov Concern JSC dan produsen asli senapan serbu AK-47. Dia dilaporkan memiliki 75 persen saham di perusahaan tersebut.

Perusahaan itu memproduksi sekitar 95 persen senapan mesin, senapan sniper, pistol, dan senjata api genggam Rusia lainnya, serta sekitar 98 persen senapan mesin militer genggam.

Perusahaan pertahanan lain yang dikenai sanksi oleh AS, UE, dan Inggris adalah Almaz-Antey yang berbasis di Moskow, yang berspesialisasi dalam sistem rudal dan anti-pesawat dan dijalankan oleh CEO Yan Novikov—yang menurut laporan Reuters belum dihukum sepenuhnya sebagai akibat dari sanksi tersebut.