Terungkap, Produsen Senapan Sejuta Umat AK-47 Rusia Tidak Diberi Sanksi Barat

WASHINGTON - Pemegang saham terbesar Kalashnikov, produsen senapan serbu AK-47 , menjadi bagian dari 14 konglomerat senjata Rusia yang tidak diberi sanksi oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan Inggris. AK-47 dijuluki sebagai "senapan sejuta umat" karena diminati banyak kalangan, dari politisi, teroris, mafia hingga pemberontak.

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bersama-sama mengumumkan pada Selasa lalu lebih dari 100 sanksi baru kolektif terhadap "mesin perang" Rusia.

Barat mulai menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Moskow sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.

Laporan tentang kurangnya sanksi Barat telah menyebabkan beberapa pihak mempertanyakan strategi menyeluruh mereka di Eropa Timur dan apakah sanksi membuat dampak yang cukup untuk memaksa Rusia menghentikan operasi militernya saat ini.



Dalam pemeriksaan perusahaan, eksekutif dan investor di sektor pertahanan Rusia, kantor berita Reuterspada Jumat (1/7/2022) melaporkan bahwa sekitar tiga lusin pemimpin perusahaan senjata Rusia dan setidaknya 14 perusahaan pertahanan tidak diberi sanksiolehAS, UE, atau pun Inggris.

Itu membuktikan bahwa sekutu NATO tidak konsistendalam menerapkansanksi terhadap pembuat senjata dan taipan Rusia,di mana beberapa pemerintah atau negara memilih untuk menghukum Rusia sementara yang lain mengabaikannya.

Di antara mereka yang tidak disetujui diberi sanksi oleh AS, UE dan Ingggris termasuk Alan Lushnikov, pemegang saham terbesar Kalashnikov Concern JSC dan produsen asli senapan serbu AK-47. Dia dilaporkan memiliki 75 persen saham di perusahaan tersebut.

Perusahaan itu memproduksi sekitar 95 persen senapan mesin, senapan sniper, pistol, dan senjata api genggam Rusia lainnya, serta sekitar 98 persen senapan mesin militer genggam.

Perusahaan pertahanan lain yang dikenai sanksi oleh AS, UE, dan Inggris adalah Almaz-Antey yang berbasis di Moskow, yang berspesialisasi dalam sistem rudal dan anti-pesawat dan dijalankan oleh CEO Yan Novikov—yang menurut laporan Reuters belum dihukum sepenuhnya sebagai akibat dari sanksi tersebut.

Kantor berita milik negara Rusia, TASS, melaporkan pada 25 April bahwa Almaz-Antey "secara sistematis mempersiapkan sanksi negara-negara Barat," di mana Novikov yakin perusahaannya akan bertahan dan mengatasinya.

Selain sanksi terhadap 79 perusahaan terkait pertahanan Rusia, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap 29 individu yang menyerang jantung kemampuan Rusia untuk mengembangkan dan menyebarkan senjata dan teknologi yang digunakan untuk perang brutalnya di Ukraina.

AS dan sekutu G7-nya telah bermitra untuk melarang impor emas dari Rusia, karena emas adalah ekspor non-energi terbesar Rusia.

“Komitmen dan tindakan multilateral yang luas oleh anggota G7 minggu ini semakin memotong akses Federasi Rusia ke teknologi yang sangat penting bagi militer mereka,” kata Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam sebuah pernyataan.

Departemen Luar Negeri AS menjatuhkan sanksi kepada 45 entitas dan 29 individu, termasuk konglomerat pertahanan terbesar Rusia, State Corporation Rostec, dan Halyna Danylchenko—yang disebut oleh departemen itu sebagai "wali kota tidak sah yang dipasang Rusia" dari kota Melitopol di Ukraina yang diduga dipasang oleh Rusia setelah penculikan Wali Kota Melitopol yang terpilih secara demokratis.

"Tindakan hari ini, berkoordinasi dengan mitra kami, semakin memutus akses Rusia ke teknologi penting untuk sektor pertahanannya," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

"Penargetan yang memungkinkan perang Presiden Putin menghambat upaya perang Rusia saat ini dan di masa depan, yang telah diganggu oleh moral yang buruk, rantai pasokan yang rusak, dan kegagalan logistik."

Dia mengatakan sanksi AS minggu ini lebih selaras dengan tindakan oleh Australia, Kanada, UE, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Inggris Raya.

Awal bulan ini, dilaporkan bahwa Putin menghasilkan lebih banyak uang dari ekspor minyak selama 100 hari pertama perangnya di Ukraina daripada yang dia habiskan. Komentator televisi pemerintah Rusia telah menunjuk potensi kelaparan global sebagai salah satu cara bagi negara-negara Barat untuk mencabut sanksinya.