Muncul Kampanye 'Haji Tidak Aman' untuk Sudutkan Arab Saudi

RIYADH - Organisasi hak asasi manusia (HAM) Sanad telah meluncurkan kampanye di media sosial dengan tanda pagar (tagar) "Haji tidak aman". Kampanye ini untuk menyudutkan Kerajaan Arab Saudi yang saat ini sedang melayani umat Islam untuk ibadah haji.

Kelompok Sanad mengatakan kampanyenya itu untuk mengungkap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran dan penindasan yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi terhadap jamaah dan pengunjung "pembangkang" yang mengambil bagian dalam haji dan umrah.

Sanad merupakan kelompok yang membela hak-hak politik dan sipil di Kerajaan Arab Saudi dan memantau serta mengungkap pelanggaran HAM di sana.

Organisasi tersebut menuduh otoritas Arab Saudi telah memikat para jamaah "pembangkang" dengan memberi mereka visa haji dan umrah hanya untuk ditangkap, dipenjarakan atau dideportasi ke negara lain di mana kehidupan dan kebebasan mereka terancam.



"Pihak berwenang Saudi menggunakan haji dan umrah sebagai sarana untuk menekan para pembangkang," kata organisasi tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Pemerintah Saudi dengan tegas dan berulang kali mempolitisasi Dua Masjid Suci Makkah dan Madinah, dan menjadikan haji dan umrah sebagai alat represi, sarana untuk melenyapkan lawan, dan cara mendukung beberapa rezim otoriter," lanjut organisasi tersebut, seperti dikutip Middle East Monitor, Jumat (17/6/2022).

Menurut Sanad, minoritas Muslim Uighur China berada di puncak daftar kelompok yang ditargetkan pemerintah Saudi selama musim haji, ketika mereka tiba dari komunitas diaspora di negara lain, dengan banyak dilaporkan diserahkan kepada pihak berwenang China.

Bulan lalu, Sanad merilis laporan HAM tahunan mereka untuk tahun 2021, menyoroti pelanggaran HAM yang terus berlanjut meskipun ada banyak peringatan dari organisasi HAM internasional.

"Praktik pelanggaran HAM yang keji dan berlanjutnya kebijakan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa dan penyiksaan brutal di dalam penjara menegaskan bahwa rezim Saudi bersikeras untuk terus mengejar kebijakan ini dalam mengelola negara," bunyi laporan tersebut.

Pemerintah Arab Saudi belum berkomentar atas tuduhan organisasi HAM tersebut dan belum bereaksi atas kampanye "Haji tidak aman" yang berisiko mencoreng citra kerajaan di mata dunia Islam.