Situasi Dunia Memanas, Belanja Senjata Nuklir Global Meroket Tajam

Penulis laporan mencatat setelah memeriksa ribuan kontrak, laporan, dan pengungkapan lobi, mereka memperkirakan lebih dari selusin perusahaan swasta menerima total USD30,2 miliar dalam kontrak senjata nuklir pada 2021.

“Perusahaan-perusahaan itu kemudian berbalik dan menghabiskan USD117 juta melobi pembuat keputusan untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk pertahanan. Dan mereka juga menghabiskan hingga USD10 juta untuk mendanai sebagian besar think tank utama yang meneliti dan menulis tentang solusi kebijakan tentang senjata nuklir,” tulis laporan ICAN.

Laporan tersebut selanjutnya mencatat semua pengeluaran ini tidak melakukan apa pun untuk mencegah konflik apa pun dan peristiwa geopolitik baru-baru ini di Eropa hanya berfungsi untuk semakin mempersempit kantong mereka yang terkait dengan industri senjata nuklir.

“Kami diberitahu bahwa miliaran yang diinvestasikan dalam ribuan senjata pemusnah massal dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia berkali-kali lipat adalah harga yang harus dibayar untuk perdamaian di Eropa. Sebaliknya, miliaran itu masuk ke kantong orang-orang kuat yang mendapat untung dari produksi senjata pemusnah massal,” papar laporan itu.

Para penulis menekankan laporan tersebut menunjukkan “senjata nuklir tidak berfungsi” karena mereka telah gagal mencegah konflik di Eropa.

“Inilah mengapa kita membutuhkan perlucutan senjata multilateral lebih dari sebelumnya. Pertemuan pertama negara-negara pihak pada Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir di Wina (dari 21 hingga 23 Juni) tidak dapat dilakukan pada waktu yang lebih baik," papar Koordinator Kebijakan dan Penelitian ICAN Alicia Sanders-Zakre.

ICAN adalah pemenang Hadiah Nobel Perdamaian, koalisi internasional berbasis di Jenewa yang telah aktif mengkampanyekan untuk menghormati dan implementasi penuh Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir yang membantu diadopsi di PBB pada 2017.

Perjanjian tersebut telah diratifikasi 59 negara di seluruh dunia sejauh ini, namun belum ada satu pun negara nuklir yang menandatanganinya.