Jual Suku Cadang Kapal ke Taiwan, AS Bikin China Murka

BEIJING - China “sangat mengutuk” persetujuan Washington atas kesepakatan senjata terbaru yang bernilai jutaan dolar dengan Taiwan dan mendesaknya untuk dibatalkan. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian.

Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan (DSCA) Pentagon menyetujui paket USD120 juta atau sekitar Rp1,7 triliun pada hari Rabu. Paket ini menyediakan suku cadang kapal dan dukungan logistik ke Taiwan dan merupakan penjualan putaran keempat sejak awal 2021, ketika Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat (AS).

China secara konsisten telah memperingatkan AS terhadap kerja sama militer dengan pulau itu, yang dianggap Beijing sebagai bagian dari wilayahnya.

Berbicara pada briefing reguler, Lijian mengatakan bahwa penjualan senjata sangat melanggar prinsip "satu-China," merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China, dan sangat merusak hubungan China-AS serta perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan.

“China dengan tegas menentang dan mengutuk keras ini,” kata Lijian seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (10/6/2022).



Dia meminta AS untuk membatalkan rencana tersebut dan memutuskan “hubungan militer” dengan Taiwan.

“China akan terus mengambil langkah tegas dan kuat untuk secara tegas mempertahankan kedaulatan dan kepentingan keamanannya,” tambahnya.

Sementara itu, menurut DSCA, penjualan yang diusulkan melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan pihak penerima untuk mempertahankan kemampuan pertahanan yang kredibel.

“Penjualan yang diusulkan akan membantu meningkatkan keamanan pihak penerima dan membantu menjaga stabilitas politik, keseimbangan militer, dan kemajuan ekonomi di kawasan itu,” klaim badan tersebut.

Badan ini menetapkan bahwa paket tersebut mencakup suku cadang dan perbaikan yang tidak diklasifikasikan untuk kapal dan sistem kapal; bantuan teknis logistik; dukungan teknis dan logistik perwakilan Pemerintah AS dan kontraktor; serta elemen terkait lainnya dari dukungan logistik dan program.



Selama beberapa tahun terakhir penjualan senjata AS ke Taiwan telah menjadi sumber ketegangan terus-menerus antara Washington dan Beijing. Meskipun ada peringatan dari China, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin baru-baru ini mengatakan bahwa AS akan meningkatkan bantuan dan pelatihan militer ke Taiwan di masa depan.

Pulau merupakan wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri yang secara de facto telah diperintah oleh pemerintahnya sendiri sejak tahun 1949, ketika pihak yang kalah dalam perang saudara di China melarikan diri ke sana dan mendirikan pemerintahannya sendiri.

Beijing memandang otoritas Taiwan sebagai separatis, bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China.

Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat tinggi China, termasuk Presiden Xi Jinping, secara terbuka mengatakan bahwa Beijing tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk memastikan “penyatuan kembali” Taiwan dengan China daratan.

Sementara pihak berwenang di Taipei juga telah memperingatkan bahwa mereka akan mempertahankan pulau itu dengan gigih jika terjadi invasi China.