Warga Palestina di Tepi Barat Protes Kenaikan Harga Bahan Pokok

TEPI BARAT - Polisi Palestina melakukan sejumlah penangkapan di Tepi Barat pada Senin (6/6/2022), ketika aksi protes terhadap melonjaknya harga makanan dan bahan pokok lainnya merebak. Aksi ini terjadi satu hari sebelum pemogokan yang direncanakan untuk menuntut tindakan dari Otoritas Palestina yang kekurangan pendanaan.

Pengacara mengatakan sedikitnya sembilan orang telah ditahan dan polisi memindahkan sejumlah tenda yang didirikan di jalan oleh pengunjuk rasa. Para demonstran juga menyerukan pemogokan umum di Hebron, sebuah kota di Tepi Barat yang diduduki Israel.



"Kami mendesak pemerintah turun tangan untuk mengakhiri kenaikan harga yang gila-gilaan ini," kata Rami Al-Jnaidi, salah satu penyelenggara protes, seperti dikutipi dari Reuters. "Jika pemerintah tidak mampu atau tidak mau campur tangan, kami akan menyerukan kepergiannya," lanjutnya.

Seorang juru bicara Dinas Keamanan Palestina tidak segera menjawab permintaan komentar. Lonjakan harga makanan dan energi yang terlihat di seluruh dunia dalam beberapa pekan terakhir telah memukul Tepi Barat dengan keras. Kondisi ini menambah ketegangan di daerah yang telah mengalami bentrokan selama berminggu-minggu antara pasukan keamanan Israel dan Palestina.

Ketika perang di Ukraina telah membuat harga komoditas melonjak, biaya bahan makanan pokok, seperti tepung, gula, dan minyak goreng telah naik sebanyak 30 persen sejak Maret, menurut pedagang dan pengunjuk rasa.



Angka resmi yang dirilis oleh Biro Statistik Pusat Palestina menempatkan peningkatan antara 15 dan 18 persen. Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat, telah membebaskan gandum dari kenaikan pajak yang diberlakukan pada Februari.

Otoritas Palestina juga mengaku telah memantau pasar dengan cermat untuk mencegah manipulasi harga pasar. Para pengunjuk rasa menuntut agar pembebasan pajak diperluas ke kebutuhan pokok lainnya, tetapi Otoritas Palestina mengaku dibatasi oleh kendala anggaran. Mereka juga belum membayar gaji puluhan ribu pegawai negeri sejak Mei.