Ukraina Tuding Rusia Mainkan Hunger Games, Krisis Pangan Mengancam Dunia
Jum'at, 03 Juni 2022 - 16:17 WIB
loading...
A
A
A
Demikian pula Amerika Serikat melalui Menlu Antony Blinken. Menurut dia, blokade atas pelabuhan Ukraina telah memicu krisis pasokan pangan dan biji-bijian.
“Invasi Rusia yang tidak beralasan telah menghentikan perdagangan maritim di sebagian besar Laut Hitam. Itu telah membuat kawasan itu tidak aman untuk navigasi, menjebak ekspor pertanian Ukraina dan membahayakan pasokan makanan global,” papar Blinken.
Blinken merujuk pada resolusi PBB 2018 yang mengutuk kelaparan sebagai alat perang, dengan mengatakan situasinya telah memburuk sejak saat itu.
"Pengabaian mencolok Federasi Rusia terhadap resolusi ini hanyalah contoh terbaru dari pemerintah yang menggunakan kelaparan warga sipil untuk mencoba memaksakan tujuannya," ujar Blinken.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menuduh Moskow memang memblokir ekspor gandum Ukraina sebagai senjata perang.
"Rusia memimpin perang ini dengan senjata lain yang mengerikan dan kuat: kelaparan dan kekurangan. Dengan memblokir pelabuhan Ukraina, dengan menghancurkan silo, jalan dan rel kereta api, Rusia telah meluncurkan perang gandum, memicu krisis pangan global," tuding Baerbock pada pertemuan PBB pekan lalu.
Dampak buruk dari invasi militer Rusia ke Ukraina terhadap ketahanan pangan global itu telah berulang kali diserukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan invasi Rusia yang diikuti blokade laut itu mengancam puluhan juta orang kepada kondisi rawan pangan, yang bisa segera diikuti dengan malnutrisi, gizi buruk dan kelaparan massal.
PBB menegaskan, jutaan orang "berbaris menuju kelaparan" kecuali pelabuhan Ukraina di sepanjang Laut Hitam dibuka kembali. Secara khusus, blokade itu bisa mengancam pasokan makanan ke Afrika sub-Sahara.
Saat berbicara di Global Food Security Call to Action Ministerial pada 18 Mei lalu, Guterres mengatakan dirinya telah melakukan kontak yang intensif dengan Rusia, Ukraina, Turki, Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain tentang masalah ini.
"Implikasi keamanan, ekonomi, dan keuangan yang kompleks membutuhkan niat baik di semua pihak untuk mencapai kesepakatan," papar dia.
"Saya tidak akan merinci karena pernyataan publik dapat merusak peluang keberhasilan," ungkap dia.
Namun Rusia bergeming. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan terserah Barat dan Kiev untuk menyelesaikan sendiri krisis tersebut, dan itu harus dimulai dengan pencabutan sanksi terhadap Rusia.
“Invasi Rusia yang tidak beralasan telah menghentikan perdagangan maritim di sebagian besar Laut Hitam. Itu telah membuat kawasan itu tidak aman untuk navigasi, menjebak ekspor pertanian Ukraina dan membahayakan pasokan makanan global,” papar Blinken.
Blinken merujuk pada resolusi PBB 2018 yang mengutuk kelaparan sebagai alat perang, dengan mengatakan situasinya telah memburuk sejak saat itu.
"Pengabaian mencolok Federasi Rusia terhadap resolusi ini hanyalah contoh terbaru dari pemerintah yang menggunakan kelaparan warga sipil untuk mencoba memaksakan tujuannya," ujar Blinken.
Sementara itu Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menuduh Moskow memang memblokir ekspor gandum Ukraina sebagai senjata perang.
"Rusia memimpin perang ini dengan senjata lain yang mengerikan dan kuat: kelaparan dan kekurangan. Dengan memblokir pelabuhan Ukraina, dengan menghancurkan silo, jalan dan rel kereta api, Rusia telah meluncurkan perang gandum, memicu krisis pangan global," tuding Baerbock pada pertemuan PBB pekan lalu.
Dampak buruk dari invasi militer Rusia ke Ukraina terhadap ketahanan pangan global itu telah berulang kali diserukan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan invasi Rusia yang diikuti blokade laut itu mengancam puluhan juta orang kepada kondisi rawan pangan, yang bisa segera diikuti dengan malnutrisi, gizi buruk dan kelaparan massal.
PBB menegaskan, jutaan orang "berbaris menuju kelaparan" kecuali pelabuhan Ukraina di sepanjang Laut Hitam dibuka kembali. Secara khusus, blokade itu bisa mengancam pasokan makanan ke Afrika sub-Sahara.
Saat berbicara di Global Food Security Call to Action Ministerial pada 18 Mei lalu, Guterres mengatakan dirinya telah melakukan kontak yang intensif dengan Rusia, Ukraina, Turki, Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara lain tentang masalah ini.
"Implikasi keamanan, ekonomi, dan keuangan yang kompleks membutuhkan niat baik di semua pihak untuk mencapai kesepakatan," papar dia.
"Saya tidak akan merinci karena pernyataan publik dapat merusak peluang keberhasilan," ungkap dia.
Namun Rusia bergeming. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan terserah Barat dan Kiev untuk menyelesaikan sendiri krisis tersebut, dan itu harus dimulai dengan pencabutan sanksi terhadap Rusia.
Lihat Juga :
