Tuntut Putin Akhiri Perang, Pejabat Rusia Dicap Pengkhianat

MOSKOW - Seorang pejabat Rusia dicap sebagai pengkhianat dan dikawal keluar pertemuan tingkat tinggi setelah menuntut agar Presiden Vladimir Putin mengakhiri perang melawan Ukraina . Tidak hanya itu, hak pilih pejabat itu juga ditolak.

Selama pertemuan Majelis Legislatif Primorsky Krai Rusia di ujung timur negara itu, seorang anggota faksi Partai Komunis Rusia, Leonid Vasyukevich, meminta Putin untuk menghentikan perang berbulan-bulan di Ukraina dan menarik pasukannya dari negara itu.

Berbicara atas nama empat anggota partai dalam kritik yang jarang terjadi atas apa yang digambarkan Putin sebagai "operasi militer khusus," Vasyukevich mengatakan dia dan rekan-rekannya telah menandatangani permohonan kepada presiden Rusia itu.

"Kami memahami bahwa jika negara kami tidak menghentikan operasi militer, akan ada lebih banyak anak yatim di negara kami," kata Vasyukevich.

"Selama operasi militer, orang-orang muda yang bisa membawa manfaat besar bagi negara kita mati dan menjadi cacat," imbuhnya.

"Kami menuntut penarikan segera pasukan Federasi Rusia," serunya seperti dikutip dari Newsweek, Jumat (27/5/2022).



Insiden itu, yang digambarkan sebagai "provokasi" oleh media pemerintah Rusia, dilaporkan memicu reaksi dari gubernur wilayah itu, Oleg Kozhemyako, yang menyebut Vasyukevich sebagai "pengkhianat."

Sebagai tanggapan, gubernur lantas menuduh Vasyukevich memfitnah tentara Rusia dan para pejuang Moskow yang berperang melawan Nazisme.

"Pengkhianat," katanya pada pertemuan itu.

Dewan legislatif wilayah itu kemudian mengawal Vasyukevich dan rekannya, Gennady Shulga, keluar dari pertemuan. Mereka berdua ditolak haknya untuk memilih pada sesi tersebut, seperti dilaporkan outlet berita independen berbahasa Rusia MediaZona.

Ketua faksi Partai Komunis Rusia juga berjanji akan mengambil "tindakan tegas" terhadap Vasyukevich dan Shulga.



"Kata-kata mereka mendiskreditkan kehormatan partai," kata Anatoly Dolgachev.

"Inisiatif ini mutlak tidak dikoordinasikan dengan fraksi," tambahnya.

Vsevolod Romanov, ketua komite Majelis Legislatif tentang peraturan dan wakil etika, mengatakan Vasyukevich membuat pernyataan yang tidak dapat didukung.

"Vasyukevich dan Shulga sangat melanggar peraturan, menyimpang dari masalah pembahasan agenda," katanya.

"Kami tidak mendukung posisinya. Dan saya yakin semua deputi tidak mendukung posisi ini. Kami sangat terkejut," tambah Romanov.



Itu terjadi tiga bulan setelah perang Putin melawan Ukraina, dan beberapa minggu setelah parlemen Rusia mengesahkan undang-undang yang menjatuhkan hukuman penjara hingga 15 tahun karena sengaja menyebarkan berita "palsu" tentang militer Rusia.

Rusia telah menerapkan undang-undang tersebut untuk menindak mereka yang berbicara buruk tentang perang yang dilancarkan Putin, dalam memburuknya kebebasan berbicara di negara itu.