Sekjen PBB: Dunia Hadapi Ancaman Perang Dingin Baru

NEW JERSEY - Sekretaris Jenderal PBB , Antonio Guterres pada Selasa (24/5/2022) memperingatkan ancaman yang ditimbulkan oleh Perang Dingin baru dan kebangkitan nasionalisme ekstrem. Hal itu diungkapkan Guterres dalam pidatonya di depan lulusan Universitas Seton Hall di New Jersey, Amerika Serikat (AS).

Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung isu-isu mengkhawatirkan lainnya yang mengancam dunia, seperti perubahan iklim, meningkatnya ketimpangan sosial, serta meningkatnya kelaparan dan penyakit.



"Dari Timur Tengah hingga ancaman Perang Dingin baru dengan nada nuklir yang serius, hingga terorisme dan pertempuran sektarian di dalam negara-negara yang berakar pada keluhan kuno, hingga ledakan nasionalisme ekstrem yang mengabaikan kebenaran sentral bahwa solusi internasional selalu demi kepentingan nasional. Setiap tantangan adalah tanda lain bahwa dunia kita sangat retak,” ungkap Guterres, seperti dikutip dari Telesurenglish.

Berbicara tentang bahaya perubahan iklim, meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan meningkatnya kelaparan dan penyakit, Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan bahwa krisis iklim mendatangkan malapetaka dan mengancam untuk menghapus seluruh komunitas dan bahkan seluruh negara, dan pemerintah tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk membalikkan ini.

Guterres juga meminta mahasiswa pascasarjana untuk menggunakan bakat mereka guna mendorong dunia menuju masa depan yang terbarukan. "Anda harus menjadi generasi yang berhasil mengatasi keadaan darurat planet dari perubahan iklim," lanjutnya.



Pejabat itu juga memperingatkan para siswa tentang memasuki dunia yang penuh bahaya. "Kami menghadapi konflik dan perpecahan dalam skala yang tidak terlihat dalam beberapa dekade - dari Yaman ke Suriah, dari Ethiopia ke Sahel dan seterusnya," katanya.

Mengenai konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, yang dimulai 24 Februari lalu dengan operasi demiliterisasi dan denazifikasi Rusia di Ukraina, Guterres mengatakan hal itu "menyebabkan penderitaan, kehancuran, dan kematian manusia yang luar biasa."

Pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan Operasi Militer Khusus di Ukraina sebagai tanggapan atas permintaan kepala republik Donbass. Dia menekankan bahwa rencana Moskow tidak termasuk pendudukan wilayah Ukraina. Dia meyakinkan bahwa tujuannya adalah demiliterisasi dan denazifikasi negara.