Terungkap, AS Latih Tentara Ukraina di Bekas Pangkalan Nazi Wehrmacht

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) saat ini sedang melatih pasukan Ukraina untuk mengoperasikan howitzer baru, drone, dan peralatan lain yang dipasok NATO di jajaran Grafenwoehr di Jerman selatan.

Kepala Komando Pelatihan Angkatan Darat ke-7 mengkonfirmasi hal itu pada Rabu (4/5/2022).

Brigadir Jenderal Joseph Hilbert mengatakan kepada wartawan bahwa militer AS telah melatih lebih dari 20.000 tentara Ukraina selama tujuh tahun terakhir, untuk mengantisipasi konflik dengan Rusia.



Grafenwoehr, terletak di Bavaria timur, awalnya dibangun oleh Kekaisaran Jerman menjelang Perang Dunia Pertama.



Pangkalan itu diperluas oleh Wehrmacht pada 1938 dan digunakan untuk berlatih taktik Blitzkrieg.



Militer AS mendudukinya pada 1945 dan telah mengoperasikannya sejak saat itu.

Berbicara kepada wartawan pada Rabu, Hilbert mengkonfirmasi laporan sebelumnya bahwa pasukan Garda Nasional Florida sedang melatih orang Ukraina tentang howitzer M777 baru yang dikirim AS sebagai bantuan militer ke Kiev.

Kelompok pertama, yang menurut pejabat Pentagon pada Senin berjumlah 170 instruktur, telah kembali ke Ukraina, sementara 50-60 orang lainnya sedang menyelesaikan pelatihan mereka, menurut Hilbert.

“Mereka memahami bagaimana mengoperasikannya dan menggunakannya seefektif yang mereka bisa sendiri dan sesuai dengan taktik dan doktrin mereka sendiri,” ujar Hilbert, mengacu pada perangkat keras baru.

Dia menyebut orang-orang Ukraina yang datang ke Jerman untuk pelatihan "sangat termotivasi, sangat profesional," menurut komentar yang dilaporkan Bloomberg News.

Hilbert mengungkapkan AS telah menghabiskan sekitar USD126 juta selama tujuh tahun terakhir untuk melatih pasukan Ukraina, termasuk membangun seluruh pangkalan di Ukraina barat untuk tujuan tersebut.

Sekitar 23.000 tentara telah dilatih di Ukraina pada Januari 2022, katanya. Pasukan Kiev juga mengambil bagian dalam “lebih dari selusin” latihan skala besar dengan pasukan AS di Jerman sejak 2015.

Ketegangan antara Ukraina dan Rusia dimulai setelah kudeta Februari 2014 yang didukung AS di Kiev, menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis.

Kudeta itu memicu referendum untuk bergabung kembali dengan Rusia di Krimea dan deklarasi kemerdekaan di wilayah timur Donetsk dan Lugansk.

"Hal terburuk yang dilakukan Rusia adalah memberi kami waktu delapan tahun untuk bersiap," ujar Hilbert kepada wartawan, seraya menambahkan pasukan Ukraina mengikuti pelatihan AS "dalam hati" dan membangun korps perwira non-komisi yang efektif.

Letnan Kolonel Todd Hopkins dari Garda Nasional Florida mengatakan unitnya sedang merencanakan latihan tingkat divisi di Ukraina ketika perintah datang untuk menarik diri.

Sekitar 160 anggota FNG meninggalkan Ukraina sebelum eskalasi permusuhan dengan Rusia pada 24 Februari.

Hopkins mengatakan FNG telah fokus membangun pangkalan di Yavorov untuk menangani pelatihan tingkat brigade.

Rusia menargetkan pangkalan itu dengan rudal jelajah pada 13 Maret, menghancurkan sebagian besar.

Moskow mengatakan hingga 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan itu. Pejabat Ukraina berbicara tentang 40 tentara Ukraina tewas dan 130 terluka.

Hilbert dan Hopkins mengatakan tidak ada masalah membawa sekelompok kecil tentara Ukraina ke Jerman dan kembali, tetapi mengakui pelatihan itu sendiri menimbulkan beberapa tantangan, seperti harus menggunakan penerjemah.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.