Gubernur Nikolaev Ukraina Ancam Warga: Para Pengkhianat akan Dieksekusi

KIEV - Vitaly Kim yang menjabat sebagai gubernur Wilayah Nikolaev Ukraina, telah memperingatkan warga yang bekerja sama dengan pasukan Rusia akan menghadapi eksekusi di luar proses hukum.

Dia mengungkapkan nasib mengerikan menunggu "para pengkhianat" selama siaran langsung televisi Kamis lalu.

Kim membuat komentar, di saluran televisi Ukraina 24, setelah presenter mengemukakan klaim yang dibuat sebelumnya oleh pejabat di Kherson, yang menurutnya, informasi tentang aktivis pro-Ukraina, veteran yang telah bertempur di Donbass, serta jurnalis yang tinggal di kota itu telah dibocorkan ke pasukan Rusia.



Kim, sebaliknya, mengutip pembunuhan baru-baru ini terhadap seorang blogger pro-Rusia di kota itu, yang ditembak mati pada 20 April, sebagai bukti bahwa, “Kherson adalah Ukraina. Ada pejuang gerilya di sana.”



Selain itu, Kim memperingatkan, “Pengkhianat akan dieksekusi.”



Dia menyatakan, “Tidak takut dengan kata ini.”

Pejabat Ukraina menyatakan kepastian mutlak bahwa, “akan seperti itu.”

Sebagai tanggapan, presenter mengutip seorang pejabat tinggi Ukraina yang sebelumnya telah memperingatkan pasukan khusus telah dibentuk yang akan melenyapkan para pengkhianat.

Kim menyela, meyakinkan presenter itu bahwa unit rahasia itu sebenarnya sudah beroperasi.

Presenter, pada gilirannya, mendesak semua orang yang mendengarkan siaran untuk mengingat fakta ini.

Gubernur juga mengklaim Ukraina telah mengembangkan kemampuan teknologi yang unggul yang memungkinkan layanan khusus untuk melacak hampir semua orang.

Kim menyimpulkan, “Tidak ada yang bisa bersembunyi dari keadilan.” Dia tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataannya.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.