Menlu Argentina: Sanksi Tidak akan Membawa Perdamaian

ROMA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Argentina Santiago Cafiero menyatakan sanksi tidak akan membantu mencapai perdamaian dan mendorong dialog, atas konflik di Ukraina.

Cafiero mengatakan kepada kantor berita Telam pada Sabtu (23/4/2022) bahwa negaranya tidak akan bergabung dengan mereka yang menempatkan pembatasan di Rusia.

“Apa yang Argentina cari dan usulkan adalah kembalinya dialog,” ujar diplomat itu di Roma, tempat dia bertemu dengan Menlu Italia Luigi Di Maio.



Cafiero juga mengatakan Buenos Aires bahkan tidak memiliki kerangka peraturan untuk sanksi sepihak, dan sebaliknya memiliki undang-undang yang mencegah tindakan semacam ini oleh pemerintah.



Menurut dia, pemerintahnya mengatasi tantangan yang dihadapi dunia saat ini dengan seruan untuk perdamaian.



“Kami sejujurnya tidak percaya bahwa menjatuhkan sanksi atau blokade akan produktif untuk perdamaian, dialog, dan negosiasi diplomatik,” papar dia.

Berbicara tentang peran sanksi di kawasan Amerika Latin, Cafiero mengatakan, “Apa jenis tindakan ini … telah menghasilkan ketidaksetaraan yang lebih besar dan kemunduran yang lebih besar dari sudut pandang sosial.”

Argentina juga merupakan salah satu dari sedikit negara, di samping Meksiko dan Brasil yang abstain selama pemungutan suara untuk menangguhkan status Rusia sebagai pengamat tetap Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) atas tindakannya di Ukraina.

Resolusi itu masih disahkan awal pekan ini dan dipuji AS sebagai “pesan yang jelas kepada Kremlin.”

“Banyaknya negara di Amerika meminta Kremlin mengakhiri perang yang tidak berbudi, menarik pasukannya, dan mematuhi hukum internasional,” ujar Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam pernyataan, Kamis.

AS dan sekutunya di Eropa dan sekitarnya telah memberlakukan sejumlah sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia atas serangan militernya.

Pembatasan menargetkan sektor keuangan dan perbankan Moskow, industri luar angkasa dan penerbangan, serta ekspor bahan bakar.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.