Pensiunan Jenderal AS Ini Ditunjuk Jadi Koordinator Senjata untuk Ukraina

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menunjuk seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat untuk membantu mengoordinasikan upaya besar-besaran pengiriman senjata dan amunisi ke Ukraina .

Gedung Putih mengumumkan Perencana kebijakan veteran Pentagon Terry Wolff sebagai koordinator senjata untuk Ukraina di bawah Dewan Keamanan Nasional (NSC). Wolff sebelumnya pernah mengawasi bantuan Washington untuk militan di Suriah

"Wolff baru-baru ini bergabung dengan NSC," kata seorang juru bicara kepada wartawan, mencatat pengalaman pensiunan jenderal bintang tiga itu sebelumnya dengan badan Gedung Putih, serta Departemen Luar Negeri, Pentagon dan Staf Gabungan seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (23/4/2022).



Seorang perwira dengan pelatihan, Wolff menghabiskan hampir satu dekade di Jerman dan melakukan tiga tur di Irak antara tahun 2003 dan 2010, termasuk dengan Tim Pelatihan Bantuan Militer Koalisi. Penugasan terakhirnya sebelum pensiun pada Februari 2014 adalah sebagai direktur rencana strategis dan kebijakan (J-5) Staf Gabungan, selama lebih dari dua tahun.

Wolff kemudian bergabung dengan Near East South Asia Center for Strategic Studies (NESA), sebuah organisasi di Universitas Pertahanan Nasional, tetapi mengambil cuti panjang pada November 2015 untuk melayani pemerintahan Obama sebagai wakil utusan khusus untuk Koalisi Global untuk Melawan ISIS.

“Pengalamannya sebagai wakil Koalisi Mengalahkan (ISIS) akan luar biasa dalam memastikan koalisi ini mempertahankan momentum,” kata seorang pejabat kepada CNN.

Kabar pengangkatannya datang sehari setelah Biden mengumumkan dia akan mengirim lagi USD800 juta senjata dan amunisi ke Ukraina, termasuk 72 artileri yang ditarik untuk melengkapi 18 yang dikirim sebelumnya. Ini hampir menghabiskan otorisasi kongres untuk USD3,5 miliar senjata dari inventaris AS, Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat, menambahkan bahwa Biden akan meminta dana tambahan minggu depan.



Sejumlah senator AS memuji penunjukan Wolff, menggambarkannya sebagai respons Biden atas permintaan mereka untuk menempatkan seseorang yang bertanggung jawab atas program tersebut, dibuat dalam surat minggu lalu.

Tidak jelas apakah Wolff, dalam kapasitasnya sebagai wakil utusan untuk koalisi anti-ISIS, memiliki andil dalam program AS untuk mengirim senjata dalam jumlah besar kepada militan Suriah, apakah milisi SDF pimpinan Kurdi atau apa yang disebut pemerintah AS sebagai “pemberontak moderat” – kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda yang berusaha menggulingkan pemerintah di Damaskus.

Menteri Pertahanan AS saat ini Lloyd Austin adalah seorang jenderal angkatan darat yang bertanggung jawab atas Komando Pusat pada saat itu, dan bersaksi kepada Kongres tentang hasil yang tidak memuaskan dari program senjata pada Oktober 2015. Dia kemudian melobi untuk memulai kembali upaya tersebut, meminta dana senilai USD600 juta untuk 2016. Utusan AS berikutnya untuk koalisi membual tentang memicu "situasi berbahaya" di Suriah untuk Rusia, yang mengirim pasukan pada 2015 untuk membantu Damaskus melawan ISIS dan teroris lainnya.

Sementara SDF saat ini mengendalikan sebagian besar Suriah, di mana sekitar 2.000 tentara AS hadir tanpa izin internasional, "pemberontak moderat" telah direduksi menjadi kantong di utara, di bawah pendudukan oleh pasukan Turki.



Rusia telah mengatakan kepada AS dan sekutunya bahwa setiap pengiriman senjata ke Kiev akan menjadi sasaran penghancuran, dan pekan lalu mengirim catatan diplomatik ke Washington yang memperingatkan "konsekuensi yang tidak dapat diprediksi" jika pengiriman berlanjut.

Rusia menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari, menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan Moskow atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada wilayah-wilayah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.

Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.