Moskow: AS Berencana Tuduh Rusia Gunakan Senjata Pemusnah Massal di Ukraina

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) sedang merencanakan provokasi untuk menuduh pasukan Rusia melakukan operasi khusus demiliterisasi dan de-nazifikasi Ukraina menggunakan senjata pemusnah massal. Hal itu diungkapkan Kementerian Pertahanan Rusia.

"Kementerian Pertahanan memiliki informasi bahwa Rusia akan disalahkan karena menggunakan senjata kimia , biologi atau nuklir taktis, sejalan dengan setidaknya tiga skenario yang telah dikembangkan sebagai tanggapan atas keberhasilan Moskow dalam melakukan operasi militer khusus," kata kepala pasukan perlindungan radiasi, kimia, dan biologi Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Kirillov, seperti dikutip dari Sputnik, Sabtu (23/4/2022).

Dikatakan oleh Kirillov provokasi Barat kemungkinan akan menargetkan fasilitas kimia dan biologi di Kharkiv dan Kiev, dan mungkin pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Selain itu, Departemen Luar Negeri AS telah menentukan prosedur penyelidikan selanjutnya dan menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas tindakannya.



Menurutnya, salah satu skenario yang dibuat oleh Barat adalah penggunaan senjata pemusnah massal di kota Slavyansk dan Kramatorsk.

"Penggunaan senjata pemusnah massal secara terbuka di medan perang dalam kasus kegagalan untuk berhasil dengan senjata konvensional ... kemungkinan sedang dipertimbangkan untuk Slavyansk dan Kramatorsk, yang telah diubah menjadi zona benteng," ungkap Kirillov, sambil menambahkan bahwa skenario seperti itu adalah yang paling kecil kemungkinannya.

“Pementasan penggunaan senjata pemusnah massal ditujukan untuk menuduh Rusia menggunakan senjata terlarang, yang akan diikuti dengan penerapan apa yang disebut 'skenario Suriah', di mana sebuah negara dikenai isolasi ekonomi dan politik, serta pengecualian dari organisasi internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB,” sambung Kirillov.

Sesuai skenario, mekanisme penyelidikan fakta dugaan penggunaan senjata biologis oleh Rusia selama operasi khusus di Ukraina akan mendapat sanksi dari Sekjen PBB.

"Di daerah permusuhan di mana perwakilan negara-negara NATO tidak diizinkan, akses itu direncanakan untuk melibatkan perwakilan dari Komite Palang Merah Internasional, dilengkapi dengan sarana perlindungan dan peralatan pemantauan," tambah Kirillov.