PM Solomon Geram Perjanjian Keamanan dengan China Diusik Australia Cs

Dia juga membantah klaim oposisi bahwa pakta keamanan dengan China akan mengarah pada pemerintahan otokratis.

Setelah media melaporkan bahwa Sogavare ingin menunda satu tahun pemilu nasional yang dijadwalkan pada 2023, Gubernur Jenderal David Vunagi mengatakan kepada Parlemen pada hari Senin bahwa pemilu hanya dapat ditunda dengan mengubah konstitusi.

Perubahan konstitusi, kata dia, harus disetujui oleh Parlemen.

Kerusuhan pada bulan November yang menewaskan empat orang dan menyebabkan 1.000 kehilangan pekerjaan dipicu oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah.

Australia memberikan bantuan polisi segera ke Sogavare untuk memulihkan ketertiban di bawah perjanjian keamanan 2017, dan Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini kemudian juga mengirim pasukan polisi.

Pihak oposisi menuduh Sogavare menggunakan pakta "polisi baru" dengan China, dan membuat kesepakatan keamanan, untuk menopang kepemimpinannya.

Selama kerusuhan tahun lalu, Sogavare mengatakan kawasan Pecinan atau Chinatown dibakar massa dan ada juga ancaman terhadap infrastruktur olahraga yang sedang dibangun untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Pasifik 2023.

Dia mengatakan infrastruktur yang diberikan ke Kepulauan Solomon harus dilindungi, mengacu pada tujuh stadion yang sedang dibangun oleh China dalam kesepakatan yang dicapai setelah negara itu beralih kesetiaan diplomatik.

“Jika ada negara yang tidak memiliki selera politik untuk melakukan itu, kita harus memiliki pengaturan alternatif,” katanya.

Draf yang bocor mengatakan perjanjian keamanan akan mencakup polisi bersenjata China dan militer yang melindungi proyek-proyek China di negara Pasifik tersebut.