PM Solomon Geram Perjanjian Keamanan dengan China Diusik Australia Cs
Rabu, 30 Maret 2022 - 00:13 WIB
loading...
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare (dua dari kiri) saat hadiri penandatanganan kerja sama dengan China di Beijing. Sogavare geram dengan reaksi Australia dan sekutunya atas perjanjian keamanan Kepulauan Solomon-China. Foto/REUTERS
A
A
A
SYDNEY - Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare geram setelah perjanjian keamanan dengan China diusik Australia , Selandia Baru dan Amerika Serikat (AS). Menurutnya, reaksi asing itu "sangat menghina".
Itu adalah komentar pertama PM Sogavare tentang perjanjian keamanan, yang katanya, sedang diselesaikan dengan Beijing.
Sogavare mengatakan kepada Parlemen setempat pada Selasa (29/3/2022) bahwa dokumen perjanjian keamanan dengan China yang bocor adalah rancangan dan dia tidak akan memberikan rincian tentang isi kesepakatan itu.
“Kami tidak ditekan dengan cara apa pun oleh teman-teman baru kami dan tidak ada niat apa pun untuk meminta China membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon,” katanya, seperti dikutip Reuters.
Baca juga: Dunia Fokus Perang Rusia-Ukraina, Australia Diserukan Invasi Kepulauan Solomon
Negara di Pasifik itu telah mengalihkan kesetiaan diplomatik ke China dari Taiwan pada 2019.
Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan tentang potensi pakta keamanan antara Kepulauan Solomon dengan China setelah rancangan perjanjian yang bocor menunjukkan itu akan mencakup kehadiran kapal Angkatan Laut China di negara Pasifik tersebut.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Senin mengatakan itu adalah "potensi militerisasi kawasan". Sedangkan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan Canberra akan khawatir jika kesepakatan itu mengarah ke pangkalan militer China di Pasifik.
Dalam pidatonya di depan Parlemen, Sogavare menyampaikan kritik terhadap negara-negara besar yang menurutnya tidak peduli jika negaranya tenggelam karena perubahan iklim dan menganggap wilayah itu "halaman belakang kekuatan besar Barat".
Baca juga: PM Australia: Aliansi China-Kepulauan Solomon Jadi Keprihatinan Besar Seluruh Pasifik
Dia juga membantah klaim oposisi bahwa pakta keamanan dengan China akan mengarah pada pemerintahan otokratis.
Setelah media melaporkan bahwa Sogavare ingin menunda satu tahun pemilu nasional yang dijadwalkan pada 2023, Gubernur Jenderal David Vunagi mengatakan kepada Parlemen pada hari Senin bahwa pemilu hanya dapat ditunda dengan mengubah konstitusi.
Perubahan konstitusi, kata dia, harus disetujui oleh Parlemen.
Kerusuhan pada bulan November yang menewaskan empat orang dan menyebabkan 1.000 kehilangan pekerjaan dipicu oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah.
Australia memberikan bantuan polisi segera ke Sogavare untuk memulihkan ketertiban di bawah perjanjian keamanan 2017, dan Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini kemudian juga mengirim pasukan polisi.
Pihak oposisi menuduh Sogavare menggunakan pakta "polisi baru" dengan China, dan membuat kesepakatan keamanan, untuk menopang kepemimpinannya.
Selama kerusuhan tahun lalu, Sogavare mengatakan kawasan Pecinan atau Chinatown dibakar massa dan ada juga ancaman terhadap infrastruktur olahraga yang sedang dibangun untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Pasifik 2023.
Dia mengatakan infrastruktur yang diberikan ke Kepulauan Solomon harus dilindungi, mengacu pada tujuh stadion yang sedang dibangun oleh China dalam kesepakatan yang dicapai setelah negara itu beralih kesetiaan diplomatik.
“Jika ada negara yang tidak memiliki selera politik untuk melakukan itu, kita harus memiliki pengaturan alternatif,” katanya.
Draf yang bocor mengatakan perjanjian keamanan akan mencakup polisi bersenjata China dan militer yang melindungi proyek-proyek China di negara Pasifik tersebut.
Sogavare menolak anggapan bahwa kehadiran China merupakan ancaman keamanan bagi kawasan.
Dia mengatakan Kepulauan Solomon tidak akan “memilih”, dan perjanjian keamanan dengan Australia akan tetap berlaku.
Sogavare mengatakan dia telah mengirim pesan teks kepada Perdana Menteri Australia Scott Morrison tentang masalah ini dan juga telah menulis surat kepadanya pada Selasa pagi, serta menjelaskan posisi Kepulauan Solomon pada Forum Kepulauan Pasifik, kelompok regional utama untuk kebijakan politik dan kerja sama ekonomi.
Itu adalah komentar pertama PM Sogavare tentang perjanjian keamanan, yang katanya, sedang diselesaikan dengan Beijing.
Sogavare mengatakan kepada Parlemen setempat pada Selasa (29/3/2022) bahwa dokumen perjanjian keamanan dengan China yang bocor adalah rancangan dan dia tidak akan memberikan rincian tentang isi kesepakatan itu.
“Kami tidak ditekan dengan cara apa pun oleh teman-teman baru kami dan tidak ada niat apa pun untuk meminta China membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon,” katanya, seperti dikutip Reuters.
Baca juga: Dunia Fokus Perang Rusia-Ukraina, Australia Diserukan Invasi Kepulauan Solomon
Negara di Pasifik itu telah mengalihkan kesetiaan diplomatik ke China dari Taiwan pada 2019.
Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinan tentang potensi pakta keamanan antara Kepulauan Solomon dengan China setelah rancangan perjanjian yang bocor menunjukkan itu akan mencakup kehadiran kapal Angkatan Laut China di negara Pasifik tersebut.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Senin mengatakan itu adalah "potensi militerisasi kawasan". Sedangkan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan Canberra akan khawatir jika kesepakatan itu mengarah ke pangkalan militer China di Pasifik.
Dalam pidatonya di depan Parlemen, Sogavare menyampaikan kritik terhadap negara-negara besar yang menurutnya tidak peduli jika negaranya tenggelam karena perubahan iklim dan menganggap wilayah itu "halaman belakang kekuatan besar Barat".
Baca juga: PM Australia: Aliansi China-Kepulauan Solomon Jadi Keprihatinan Besar Seluruh Pasifik
Dia juga membantah klaim oposisi bahwa pakta keamanan dengan China akan mengarah pada pemerintahan otokratis.
Setelah media melaporkan bahwa Sogavare ingin menunda satu tahun pemilu nasional yang dijadwalkan pada 2023, Gubernur Jenderal David Vunagi mengatakan kepada Parlemen pada hari Senin bahwa pemilu hanya dapat ditunda dengan mengubah konstitusi.
Perubahan konstitusi, kata dia, harus disetujui oleh Parlemen.
Kerusuhan pada bulan November yang menewaskan empat orang dan menyebabkan 1.000 kehilangan pekerjaan dipicu oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah.
Australia memberikan bantuan polisi segera ke Sogavare untuk memulihkan ketertiban di bawah perjanjian keamanan 2017, dan Selandia Baru, Fiji, dan Papua Nugini kemudian juga mengirim pasukan polisi.
Pihak oposisi menuduh Sogavare menggunakan pakta "polisi baru" dengan China, dan membuat kesepakatan keamanan, untuk menopang kepemimpinannya.
Selama kerusuhan tahun lalu, Sogavare mengatakan kawasan Pecinan atau Chinatown dibakar massa dan ada juga ancaman terhadap infrastruktur olahraga yang sedang dibangun untuk menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Pasifik 2023.
Dia mengatakan infrastruktur yang diberikan ke Kepulauan Solomon harus dilindungi, mengacu pada tujuh stadion yang sedang dibangun oleh China dalam kesepakatan yang dicapai setelah negara itu beralih kesetiaan diplomatik.
“Jika ada negara yang tidak memiliki selera politik untuk melakukan itu, kita harus memiliki pengaturan alternatif,” katanya.
Draf yang bocor mengatakan perjanjian keamanan akan mencakup polisi bersenjata China dan militer yang melindungi proyek-proyek China di negara Pasifik tersebut.
Sogavare menolak anggapan bahwa kehadiran China merupakan ancaman keamanan bagi kawasan.
Dia mengatakan Kepulauan Solomon tidak akan “memilih”, dan perjanjian keamanan dengan Australia akan tetap berlaku.
Sogavare mengatakan dia telah mengirim pesan teks kepada Perdana Menteri Australia Scott Morrison tentang masalah ini dan juga telah menulis surat kepadanya pada Selasa pagi, serta menjelaskan posisi Kepulauan Solomon pada Forum Kepulauan Pasifik, kelompok regional utama untuk kebijakan politik dan kerja sama ekonomi.
(min)
Lihat Juga :
