Jenderal Kyiv: Putin Ingin Membagi Ukraina Jadi Dua seperti Korea

KYIV - Seorang jenderal petinggi intelijen Kyiv mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin ingin membagi Ukraina menjadi dua negara seperti Korea Utara dan Korea Selatan.

Menurut Jenderal Kyrylo Budanov, Kepala Intelijen Pertahanan Ukraina, skenario itu menjadi opsi ketika orang nomor satu Rusia yang frustrasi meluncurkan taktik menjepit baru yang mematikan.

Budanov mengatakan pasukan Rusia mencoba menerapkan "skenario Korea" setelah gagal merebut Kyiv, karena invasi terus terhenti.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, Jenderal Budanov mengatakan bahwa Putin telah menyadari dia tidak dapat "menelan" seluruh negeri.

"Para penjajah akan mencoba menarik wilayah yang diduduki menjadi satu struktur kuasi-negara dan mengadunya dengan Ukraina yang merdeka," katanya.

Baca juga: Ukraina Siap Penuhi Syarat Utama untuk Akhiri Perang dengan Rusia

Jenderal Budanov menunjuk pada upaya Rusia untuk mendirikan pemerintahan paralel di kota-kota yang diduduki, dan untuk menghentikan penduduk setempat menggunakan mata uang Ukraina.

Dia mengatakan Ukraina percaya prioritas Putin sekarang ada di timur dan selatan negara itu.

Penilaian baru ini datang ketika pemimpin satu daerah yang dikuasai separatis pro-Moskow di Donbass mengatakan dia ingin mengadakan pemungutan suara untuk bergabung dengan Rusia, yang bisa menjadi pendahulu aneksasi formal lebih banyak wilayah Ukraina oleh Moskow.

Leonid Pasechnik, kepala Republik Rakyat Luhansk (LPR) yang memproklamirkan kemerdekaan mengatakan referendum dapat diadakan dalam waktu dekat.

Pemungutan suara serupa diadakan di Crimea saat pertama kali berada di bawah kendali Rusia pada 2014.

Rusia telah mendukung pemberontak separatis di Luhansk dan negara tetangga, Donetsk, sejak pemberontakan dimulai di sana setelah pencaplokan Crimea.

Dalam pembicaraan dengan Ukraina, Moskow telah menuntut Kyiv mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, yang pada dasarnya menyerahkan wilayah kedaulatannya sendiri. Pada hari-hari sebelum invasinya, Putin secara resmi mengakui wilayah pemberontak sebagai negara merdeka.

Seluruh dunia masih menganggap wilayah-wilayah itu sebagai bagian dari Ukraina.

Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Barat pengecut karena pasukannya mencegah penjajah Rusia.

Presiden Ukraina telah meminta lebih banyak jet tempur dan tank yang akan dikirim untuk membantu pertahanan negaranya. Dia mendesak para pemimpin Barat untuk menyerahkan persediaan yang "mengumpulkan debu" di timbunan.

“Saya sudah berbicara dengan para pembela Mariupol hari ini. Saya terus berhubungan dengan mereka. Tekad, kepahlawanan, dan keteguhan mereka luar biasa,” katanya dalam pidato video, seperti dikutip The Sun, Senin (28/3/2022).

Mengacu pada NATO, dia menambahkan: “Jika saja mereka yang telah berpikir selama 31 hari tentang apakah akan menyerahkan lusinan jet dan tank memiliki satu persen dari keberanian mereka.”

Pernyataan itu muncul setelah kesalahan tanpa naskah oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang mengakhiri pidato di Polandia dengan menyatakan Putin “tidak dapat tetap berkuasa”.

Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri telah bergegas untuk mundur dari kata-kata itu, menyangkal AS telah mengubah kebijakan perubahan rezim terhadap Rusia.

Para ahli mengatakan kesalahan itu akan digunakan di Rusia sebagai konfirmasi bahwa AS bertekad menggulingkan Putin.

Richard Haass, Presiden Dewan Hubungan Luar Negeri, menyebutnya sebagai penyimpangan yang buruk dalam disiplin yang berisiko memperluas cakupan dan durasi perang.