Putin: Kredibilitas Dolar dan Euro Hancur Akibat Sanksi pada Rusia

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Rabu (23/3/2022) bahwa sanksi Barat terhadap negaranya telah memberikan pukulan besar bagi kepercayaan publik pada dua mata uang utama Barat.

Banyak sekutu Amerika Serikat (AS) bergabung memberlakukan pembatasan besar-besaran di Moskow sebagai tanggapan atas serangan militer yang sedang berlangsung di Ukraina.

Putin berpendapat bahwa hukuman itu menunjukkan “tidak masuk akal lagi” untuk menjual barang-barang Rusia di AS dan Uni Eropa (UE) sambil menerima pembayaran dalam dolar atau euro.



Dia mengatakan rubel akan digunakan untuk penjualan gas alam Rusia pada negara-negara yang dianggap Moskow sebagai "bermusuhan".



“Selama beberapa pekan terakhir, seperti yang Anda tahu, beberapa negara Barat mengadopsi keputusan yang melanggar hukum untuk membekukan aset Rusia,” ujar Putin dalam pertemuan pemerintah yang diadakan melalui tautan video.



“Barat secara de facto telah menghancurkan kredibilitas mata uangnya,” ungkap dia, dilansir RT.com.

“Amerika Serikat dan UE praktis telah gagal memenuhi kewajiban mereka di hadapan Rusia. Beberapa orang telah menduga hal ini, tetapi sekarang semua orang di dunia tahu bahwa kewajiban dalam dolar (AS) dan euro dapat dibiarkan tidak terpenuhi,” papar Putin.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan bulan ini bahwa Rusia tidak dapat mengakses cadangan devisa senilai sekitar USD300 miliar karena sanksi.

Moskow menyerang Ukraina pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.

Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.

Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.

Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.