China Ancam Balas Sanksi AS Atas Penindasan Agama

BEIJING - Pemerintah China mengancam akan membalas Amerika Serikat (AS) atas babak baru sanksi yang menargetkan para pejabatnya yang dikatakan bertanggung jawab atas "penindasan transnasional" terhadap para aktivis termasuk warga Amerika Uighur .

Pada konferensi pers reguler di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan pernyataan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken penuh dengan "prasangka dan kebohongan," sebelum menyebutnya sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

"AS harus mengambil pandangan obyektif dan tidak memihak tentang situasi hak asasi manusia China, dan segera mencabut apa yang disebut sanksi terhadap pejabat China, jika tidak China akan merespons dengan tindakan balasan," katanya seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (23/3/2022).



Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pembatasan visa akan ditempatkan pada individu yang diyakini terlibat dalam pelecehan terhadap praktisi agama dan pembela hak asasi manusia. Nama dan jumlah pasti dari mereka yang masuk daftar hitam tidak diungkapkan.

"Amerika Serikat menolak upaya pejabat RRC (Republik Rakyat China) untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka berusaha menyelamatkan diri dari di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini," kata Blinken dalam pernyataannya.

"Tindakan hari ini memberlakukan pembatasan visa pada pejabat (China) yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk menindas praktisi agama dan spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela hak asasi manusia, jurnalis, penyelenggara buruh, penyelenggara masyarakat sipil dan pemrotes damai di China dan sekitarnya," sambungnya.

"Kami sekali lagi menyerukan kepada pemerintah (China) untuk menghentikan tindakan represi transnasionalnya, termasuk mencoba untuk membungkam aktivis Uyghur Amerika dan individu Uighur lainnya yang melayani rakyat Amerika dengan menolak izin keluar bagi anggota keluarga mereka di China," serunya.



Kebijakan terbaru ini datang hanya beberapa hari setelah Presiden Joe Biden mengadakan panggilan video dengan pemimpin China Xi Jinping, di mana presiden AS berusaha menekan Xi Jinping untuk tidak memberikan dukungan bagi invasi Rusia ke Ukraina.